Reporter : Andrew Woria
Jakarta – Hari ini jumat, 21/02/2020 Asosiasi Kepala Daerah di wilayah Tabi – Saireri bertemu untuk kedua kalinya dengan kementerian dalam negeri, yang diterima langsung oleh dirjen otonomi daerah di Jakarta.
Sekertaris Asosiasi Kepala Daerah Tabi – Saireri, Tonny Tesar, S.Sos kepada media ketika ditemui menjelaskan bahwa sejak adanya moratorium, khususnya untuk provinsi Papua di bagian utara (Tabi dan Saireri) terakomodir dalam kebijakan pembangunan nasional, dimana kali ini Bupati Kepulauan Yapen bersama 5 kepala daerah, antara lain, Wakil Walikota Jayapura, Ir. Rustam Saru, MM, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, Bupati Waropen, Yeremias Bisay, Bupati Keerom, Muh. Markum, Asisten III Setda Kepulauan Yapen, Erny R Tania, Serta Sekertaris Forum Tabi, Alpius Toam.
Pertemuan kali ini untuk yang kedua kali, dimana pertemuan kali ini hanya audiensi dengan kemendagri bahwa pihaknya sangat bersungguh-sungguh, menyampaikan aspirasi untuk ditindak lanjuti yaitu wilayah Saireri yang terdiri dari Kab. Supiori, Kab. Biak, Kab. Kepulauan Yapen, dan Kab. Waropen, sementara wilayah Tabi dari Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom, kab. Jayapura dan kota Jayapura.
Bupati Tonny Tesar, S.Sos menjelaskan bahwa dirinya selaku Sekertaris Asosiasi Kepala Daerah Tabi – Saireri, bersama sejumlah pimpinan kepala daerah telah bertemu Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri pada jumat, 21/02/ 2020. Dimana Ditjen Otda menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat pada prinsipnya menerima semua masukan dan akan mengkaji ke wilayahannya secara administrasi dan juga pertimbangan yang lainnya, diantaranya kelengkapan dokumen. Sementara terkait kepastian jadi atau tidaknya tentunya adalah dengan undang-undang, dalam hal ini keputusan tersebut ada di senayan, arahan dari menteri sendiri adalah semua aspirasi, terutama aspirasi dari Papua terkait pemekaran, tugas dari kemendagri yaitu menampung sebanyak-banyaknya aspirasi tersebut, kemudian mengkajinya dan menyampaikan kepada Presiden untuk diteruskan kepada lembaga legislatif dan dibahas, guna mendapatkan persetujuan.
Terkait dengan banyaknya pemahaman pemekaran wilayah di Papua, Sekretaris Asosiasi Kepala Daerah Tabi – Saireri yang juga merupakan Bupati Kepulauan Yapen ini pun menghimbau kepada masyarakat Papua, khususnya di wilayah Tabi dan Saireri bahwa usulan pemekaran ini adalah untuk kemajuan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat ditanah Papua dan bukan untuk kepentingan jabatan sekelompok orang, dimana solusi terbaik untuk kesejahteraan di tanah Papua adalah dengan membentuk daerah otonomi baru, dirinya juga menjelaskan terkait perbedaan pendapat dalam masyarakat secara demokrasi dapat dipahami.
(foto : Erni R. Tania, S.IP / Asisten III Setda Kepulauan Yapen)
