Serui – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua di Kantor Bupati Kepulauan Yapen, Jumat (23/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi data sosial ekonomi, pemantauan inflasi, serta dukungan data untuk penghitungan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rombongan BPS diterima langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Cyfrianus Yustus Mambay, S.Pd., M.Si., M.H., di ruang kerja Wakil Bupati.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Garda Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Papua Abdurrahman Azhar, S.ST., M.Ec.Dev., Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Yapen Eko Christiyanto, S.ST., beserta sejumlah staf BPS Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam pemaparannya, Drs. Akhmad Jaelani, M.Si., dari BPS Provinsi Papua menjelaskan pentingnya sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Menurut Akhmad, data statistik tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan nasional, tetapi juga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut dapat menjadi rujukan dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, beasiswa, program perumahan hingga Sekolah Rakyat.
Namun, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat menuntut adanya pemutakhiran data secara berkala. Langkah ini diperlukan untuk memastikan informasi yang digunakan tetap sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.
Akhmad juga menjelaskan bahwa data sosial ekonomi dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketersediaan data yang memadai diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Selain persoalan data sosial ekonomi, pertemuan tersebut membahas pemantauan inflasi. BPS menekankan pentingnya dukungan data dari pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau perkembangan harga serta mengidentifikasi perubahan yang perlu mendapat perhatian.
Koordinasi ini menjadi penting karena informasi terkait harga dan kondisi pasar diperlukan dalam mendukung upaya pengendalian inflasi. Data yang tersedia kemudian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan langkah sesuai kondisi daerah.
Tantangan lainnya berkaitan dengan penyediaan data untuk penghitungan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten. Akhmad menjelaskan bahwa kebutuhan data yang rutin dan memadai memerlukan dukungan berbagai sektor, terutama karena penghitungan ekonomi daerah membutuhkan informasi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara terukur.
Hal tersebut turut berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS perlu memperkuat koordinasi dalam penyediaan data sebagai dasar pemantauan perkembangan ekonomi.
Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar informasi dari berbagai sektor dapat dihimpun dan dimanfaatkan dalam proses analisis maupun evaluasi pembangunan. Dengan demikian, perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dipantau secara lebih baik.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga menyampaikan apresiasi atas kunjungan langsung jajaran BPS Provinsi Papua. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama, khususnya dalam mendukung kebutuhan data bagi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Roi Palunga juga menyampaikan sejumlah kendala teknis yang dihadapi pemerintah daerah. Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap sinergi dengan BPS dapat membantu meningkatkan kualitas data pembangunan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program lebih terarah serta sesuai dengan kondisi masyarakat. Dukungan data yang akurat juga diperlukan untuk memperkuat program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir pertemuan, BPS Provinsi Papua bersama BPS Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan cendera mata kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara BPS dan pemerintah daerah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemkab Kepulauan Yapen dan BPS diharapkan dapat memperkuat penyediaan serta pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. (*)
