KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui – Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE., M.Si., memberikan klarifikasi terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang saat ini mengalami penurunan signifikan. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya dialami Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia akibat menurunnya kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Bupati menjelaskan bahwa penurunan APBD berdampak langsung terhadap pelayanan pemerintah dan aktivitas perekonomian masyarakat. Ia menyebutkan, APBD Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada tahun 2023 hingga 2024 berada di kisaran lebih dari Rp1,2 triliun, turun menjadi sekitar Rp1,1 triliun pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, APBD kembali turun menjadi sekitar Rp900 miliar dan diperkirakan pada perubahan anggaran akan berkurang menjadi sekitar Rp800 miliar lebih karena adanya beberapa sumber pendapatan yang tidak lagi menjadi penerimaan daerah.
“Kondisi ekonomi daerah bukan kami yang ciptakan. Ini terjadi secara nasional. Ketika APBD mengalami penurunan, tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah maupun perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.
Menurutnya, kehidupan ekonomi masyarakat, termasuk aktivitas di pasar, sangat bergantung pada pengelolaan APBD. Belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak utama peredaran uang di daerah sehingga penurunan anggaran turut memengaruhi daya beli masyarakat.
“Pasar hidup dari APBD yang kita kelola. Mama-mama yang berjualan di pasar sangat bergantung pada perputaran ekonomi yang berasal dari belanja pemerintah. Kalau APBD berkurang, tentu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pasar dan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tetap menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan dengan mengutamakan program-program prioritas. Pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, sementara pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Terkait hak-hak ASN tidak ada masalah. Sampai Semester I semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Yang terpenting adalah bagaimana kita merencanakan APBD secara baik agar seluruh kewajiban pemerintah tetap dapat dipenuhi,” katanya.
Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah, termasuk menyelesaikan berbagai kewajiban dan utang yang menjadi beban dari tahun-tahun sebelumnya.
“Hari ini kita sedang memperbaiki apa yang ditinggalkan. Utang-utang yang ada sedang kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena adanya efisiensi anggaran, pemerintah memang belum bisa menjangkau semua kebutuhan sekaligus sehingga harus menetapkan skala prioritas,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pada perubahan APBD Tahun 2026 diperkirakan anggaran daerah akan kembali mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp800 miliar lebih akibat berkurangnya sejumlah sumber pendapatan daerah.
Selain itu, Bupati menjelaskan bahwa secara administrasi memang masih terlihat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), namun kondisi kas daerah tidak sepenuhnya mencerminkan besaran SiLPA tersebut karena sebagian dana telah digunakan sesuai peruntukannya.
“Kalau itu dana Otonomi Khusus, maka digunakan untuk Otsus. Dana penugasan digunakan untuk penugasan, begitu juga Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini yang kami lakukan adalah membenahi tata kelola keuangan agar seluruh penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa hasil audit pada sektor pendidikan menemukan adanya nilai sekitar Rp17 miliar yang harus dipertanggungjawabkan, sementara dana kas yang bersangkutan tidak tersedia. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada Kementerian Keuangan atas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) penugasan bidang pendidikan.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan keuangan daerah secara objektif dan tidak memberikan penilaian tanpa memahami kondisi sebenarnya.
“Pemerintah daerah saat ini fokus membenahi tata kelola keuangan agar seluruh pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Yapen,” tutupnya.
