SERUI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan apel gabungan ASN pada Jumat pagi (31/10/2025) di halaman Kantor Bupati Kepulauan Yapen. Apel tersebut dipimpin oleh Johanes Ken Renmaur, dalam kapasitasnya selaku Pimpinan OPD yang bertindak sebagai pembina apel.
Dalam arahannya, Johanes menyampaikan bahwa tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih berada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dijadwalkan menyelesaikan pemeriksaannya pada 3 November 2025 mendatang. Ia menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memberikan perhatian serius terhadap penyampaian data dan laporan terkait aset serta pengelolaan daerah.
“Beberapa pimpinan OPD akan diminta memberikan penjelasan terkait aset dan pengelolaan daerah. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka ada sanksi pidana yang dapat dikenakan. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Johanes.
Selain itu, Johanes juga mengingatkan bahwa hari ini merupakan batas akhir penyampaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mendorong seluruh OPD untuk segera menuntaskan kewajiban tersebut agar nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat meningkat.
“Tolong dipercepat penyampaian SOP masing-masing OPD agar capaian MCP kita bisa meningkat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Johanes juga menyampaikan Tunjangan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPB) yang menjadi perhatian utama menjelang awal bulan November. Berdasarkan informasi dari Badan Keuangan Daerah, penyaluran TPB direncanakan akan mulai dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2025. (*)
