KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memperkuat ketahanan pangan terus menunjukkan perkembangan. Setelah panen padi di Distrik Kosiwo yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, Senin (3/8/2026), pemerintah daerah menyiapkan langkah lanjutan pengembangan kawasan pertanian melalui hasil Survey Investigasi dan Desain (SID) Universitas Papua (UNIPA) yang mengidentifikasi potensi 1.227 hektare lahan untuk mendukung Program Cetak Sawah Rakyat (CSR).
Penguatan sektor pertanian tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Papua saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Yapen beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi potensi pertanian daerah sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffry Max Boy Manderi, mengatakan hasil survei SID menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun pengembangan kawasan pertanian secara bertahap.
Saat ditemui Media Humas Pemda usai panen padi di Distrik Kosiwo, Senin (3/8/2026), Jeffry menjelaskan Tim SID UNIPA telah melaksanakan survei terhadap sekitar 5.000 hektare lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari hasil validasi dan verifikasi tersebut, terdapat 1.227 hektare lahan yang dinilai memiliki potensi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mendukung Program Cetak Sawah Rakyat.
“Hasil survei ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah lanjutan pengembangan kawasan pertanian sesuai potensi yang dimiliki daerah guna mendukung ketersediaan pangan masyarakat,” kata Jeffry.
Jeffry menjelaskan, dari hasil identifikasi tersebut, 27 hektare lahan telah masuk dalam Program Nasional Cetak Sawah Rakyat, terdiri atas 6,5 hektare di Kampung Wabuayar Mamarimp dan 20,5 hektare di Kampung Ariepi.
Sementara itu, sekitar 1.200 hektare lahan hasil survei lainnya masih dalam tahap usulan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menurut Jeffry, hasil verifikasi tersebut belum serta-merta dapat dilaksanakan sebagai lokasi cetak sawah. Program tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis, di antaranya adanya surat pernyataan kesediaan dari pemilik hak ulayat untuk menerima program, serta pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan teknis lainnya.
Hasil progres SID tersebut sebelumnya dipaparkan Tim SID Universitas Papua kepada Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga di ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026). Pertemuan itu dihadiri Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Tim SID UNIPA Manokwari, Kepala Bidang Perkebunan, serta staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dalam pemaparannya, Tim SID UNIPA menjelaskan bahwa tahapan survei dilakukan secara komprehensif, mulai dari evaluasi kesesuaian lahan, topografi, hidrologi, mekanika tanah, infrastruktur irigasi dan drainase, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga penelaahan tata ruang dan status kepemilikan lahan. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam menentukan lokasi yang memenuhi kriteria untuk pengembangan Program Cetak Sawah Rakyat.
Hasil verifikasi potensi lahan oleh Tim SID UNIPA menjadi dasar teknis bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menyusun pengembangan kawasan pertanian secara bertahap. Melalui sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pengembangan Program Cetak Sawah Rakyat diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Kepulauan Yapen.
