KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan serta pengendalian penyakit AIDS, Tuberkulosis (TBC), Malaria dan Kusta(ATMK) di daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan yang dibuka oleh Asisten III Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Aser Pongrate, S.STP., M.AP, yang mewakili Bupati Kepulauan Yapen sekaligus membacakan sambutan Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir serta menunjukkan komitmen terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ATMK.
Bupati menegaskan bahwa AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria tidak semata-mata menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pendidikan, ekonomi keluarga hingga pembangunan daerah.
“Penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Aser Pongrate.
Menurutnya, komitmen terhadap penanganan penyakit ATMK telah menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui RPJMD Tahun 2025–2029 dan Program Unggulan Yapen Sehat, khususnya dalam percepatan penurunan dan pencegahan AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Kusta
Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Berdasarkan data dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027, pada tahun 2024 tercatat 223 penderita HIV/AIDS dengan prevalensi 19,2 per 10.000 penduduk. Kondisi tersebut, kata Bupati, menuntut adanya pola kerja yang lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, ditekankan pentingnya satu perencanaan, satu data, satu komitmen, satu gerakan pembiayaan, dan satu sistem monitoring dalam penanganan penyakit ATMK.
Secara khusus, Bupati meminta BAPPERIDA menjadi penggerak integrasi perencanaan lintas sektor. Isu ATMK harus konsisten dan terintegrasi dalam RPJMD, RKPD, Renstra, maupun Renja perangkat daerah.
Program dan kegiatan yang mendukung penanganan ATMK juga perlu diidentifikasi secara jelas, termasuk melalui ATMK Budget Tagging, sehingga pemerintah dapat mengetahui sumber daya yang dialokasikan serta kontribusi masing-masing sektor dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah kegiatan maupun besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran keberhasilan harus diarahkan pada dampak nyata di masyarakat.
“Berapa kasus yang dapat dicegah, berapa penderita yang ditemukan, berapa pasien yang mendapatkan pengobatan, berapa masyarakat yang memperoleh edukasi, serta sejauh mana stigma dan diskriminasi dapat dikurangi,” menjadi beberapa indikator hasil yang perlu diperhatikan.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengajak seluruh perangkat daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha, NGO/LSM, mitra pembangunan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat untuk mengambil bagian sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan, koordinasi, regulasi, serta dukungan pembiayaan sesuai kewenangan. Sementara dunia usaha dapat berkontribusi melalui program TJSL/CSR dan pemberdayaan masyarakat.
NGO/LSM dan mitra pembangunan diharapkan dapat memperkuat edukasi, pendampingan, advokasi dan monitoring. Di sisi lain, tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan perubahan perilaku, membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan.
Bupati optimistis, apabila seluruh kekuatan tersebut disatukan, maka penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat berjalan lebih efektif, terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Drs. Tahi Ganyang Butarbutar, M.Kes, Koordinator Program RSSH Papua Adinkes Papua sekaligus anggota Badan Eksekutif Pengurus Adinkes Pusat Bidang Humas dan Kemitraan. Adinkes merupakan singkatan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut menjadi pemateri. Materi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Karolus Tanawani, Kepala BAPPERIDA yang diwakili Sekretaris Badan Jusly R.P. Tanawani, S.TP., M.M., Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Muddin, S.Sos., M.A.P., serta DPMK yang diwakili Kasubid Alis, S.STP.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanganan ATMK yang terintegrasi, berbasis data, berorientasi pada hasil, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
