KEPYAPENKAB.GO.ID, Jayapura — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat melalui kehadiran Wakil Bupati Roi Palunga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Papua Tahun 2027.
Forum strategis tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, di Suni Hotel Abepura, Kamis (30/4/2026).
Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga hadir bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf teknis, menunjukkan keseriusan daerah dalam mengawal integrasi program pembangunan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus).
Musrenbang ini menjadi ruang penyelarasan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sekaligus memastikan pelaksanaan Otsus berjalan tepat sasaran dan berpihak pada Orang Asli Papua.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, anggota DPD RI, Forkopimda Papua, para bupati dan wali kota se-Papua, serta unsur Komite Eksekutif dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Matius Fakhiri menekankan bahwa Musrenbang harus menjadi forum efektif untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar setiap kebijakan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.
“Musrenbang ini harus menjadi ruang penyelarasan yang efektif, sehingga setiap program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Papua,” ujarnya.
Tema pembangunan tahun 2027 yang diusung adalah “Integrasi kesejahteraan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif”. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Secara makro, Pemerintah Provinsi Papua mencatat tren positif melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif dan ketimpangan antarwilayah belum sepenuhnya teratasi. Di sisi fiskal, pendapatan daerah mengalami tekanan dan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Menjawab kondisi tersebut, pemerintah mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja daerah.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2027 mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, stabilitas keamanan, pengembangan ekonomi terpadu, serta pembangunan infrastruktur konektivitas.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,27 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 17,51 persen, serta peningkatan IPM pada 2027. Target ini diharapkan dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam konteks Otonomi Khusus, pembangunan Papua berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041, dengan fokus pada percepatan kesejahteraan masyarakat menuju Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam forum ini mempertegas peran daerah dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
