KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Otsus serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun 2027 sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001 (Otsus Jilid I) dan penguatan kebijakan melalui Undang-Undang Otsus tahun 2021 (Otsus Jilid II). Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola perencanaan Dana Otonomi Khusus di daerah.
Musrenbang Otsus sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana anggaran dan program Otonomi Khusus serta Dana Tambahan Infrastruktur tahun mendatang itu berlangsung di Gedung Silas Papare, Serui, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, yang menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai momentum strategis dalam merumuskan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Roi Palunga mengawali dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan sehingga seluruh peserta dapat mengikuti forum perencanaan tersebut dengan baik.
Menurutnya, Musrenbang Otsus merupakan bagian penting dalam rangkaian penyusunan rencana pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap program yang dirancang selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kampung hingga kabupaten.
“Musrenbang Otsus harus dimaknai bukan sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai momentum untuk menyatukan gagasan, menyusun prioritas, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujar Roi Palunga.
Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat harus menjadi roh utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik, kata dia, perlu dihimpun dan diintegrasikan dalam perencanaan program daerah.
Selain itu, sinkronisasi program dengan rencana pembangunan daerah dan kebijakan nasional dinilai penting agar arah pembangunan berjalan terukur dan berkelanjutan. Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus juga menjadi perhatian utama, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Roi Palunga juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat adat serta kelompok rentan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keadilan sosial di daerah.
Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, ia secara resmi membuka pelaksanaan Musrenbang Otsus Kabupaten Kepulauan Yapen serta mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan gagasan demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Emson S. Windewani, hadir secara daring dan menyampaikan materi terkait proses perencanaan Dana Otonomi Khusus.
Emson S. Windewani menjelaskan bahwa perencanaan Dana Otsus harus dilakukan secara sistematis, terarah, serta berbasis kinerja agar mampu meningkatkan kualitas program pembangunan di daerah.
Menurutnya, sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan meliputi sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Saskar Paiderow, menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus bertujuan untuk menyusun rencana anggaran dan program Otsus serta Dana Tambahan Infrastruktur secara terarah dan sesuai kebutuhan daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan untuk merumuskan program prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Yapen, Ketua dan anggota DPRK Kepulauan Yapen, pimpinan organisasi perangkat daerah, Dewan Adat Suku, TP PKK, staf teknis OPD, kalangan akademisi, serta jajaran Bapperida Provinsi Papua.
Melalui pelaksanaan Musrenbang Otsus ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas demi mewujudkan daerah yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera.
