Yapen Selatan – Distrik Yapen Selatan pada Senin, 23 Februari 2026 menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik yang diikuti tiga kelurahan dan sepuluh kampung. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, dan dihadiri tim asistensi Bappeda serta anggota DPRK dari daerah pemilihan Yapen Selatan.
Dalam laporan Kepala Distrik Yapen Selatan, Meilan Benediktus Tempo, disampaikan bahwa tujuan Musrenbang ini adalah menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027 yang selanjutnya akan didorong ke tingkat kabupaten. Ia menjelaskan, Musrenbang distrik merupakan kelanjutan dari Musrenbang tingkat kampung dan kelurahan, sehingga seluruh usulan masyarakat dapat dihimpun secara terstruktur.
Musrenbang ini membahas usulan dari tiga kelurahan dan sepuluh kampung yang mencakup kegiatan bersumber dari dana kampung, APBD kabupaten, APBD provinsi, serta sumber pendanaan lainnya. Dari hasil pembahasan, tercatat sebanyak 105 usulan, terdiri dari bidang infrastruktur 89 usulan, bidang ekonomi 12 usulan, bidang sosial budaya 4 usulan, dan bidang pemerintahan 1 usulan. Sementara itu, jumlah penduduk Distrik Yapen Selatan tercatat sebanyak 36.266 jiwa dengan 11.646 kepala keluarga.
Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Seluruh usulan yang disampaikan akan dirangkum dan dibahas pada perencanaan pembangunan tingkat kabupaten sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan tahun mendatang.
Ia mengakui bahwa setiap tahun Musrenbang dilaksanakan, namun belum seluruh usulan dapat terakomodasi secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah. Dalam dua tahun terakhir, kondisi efisiensi anggaran turut mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sebagian aspirasi masyarakat belum dapat direalisasikan sesuai harapan.
Bupati juga menekankan pentingnya perencanaan yang mempertimbangkan sumber pendanaan yang jelas, baik dari dana kampung maupun APBD kabupaten yang berasal dari berbagai sumber. Ia menjelaskan bahwa terdapat program yang menjadi kewenangan kabupaten, namun ada pula usulan dari kampung dan distrik yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat sehingga tidak dapat diambil alih pemerintah kabupaten dan terkadang menimbulkan tumpang tindih pemahaman di masyarakat.
Selain itu, Bupati menginginkan agar kepala kampung dan kepala distrik memberi perhatian serius pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menyampaikan masih menerima laporan bahwa sejumlah guru tidak berada di tempat tugas dalam waktu lama sehingga berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan dan merugikan masyarakat.
Menurutnya, Musrenbang dilaksanakan agar program dan kegiatan dapat disesuaikan dengan sumber dana yang tersedia serta memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak sesuai kondisi keuangan daerah. Ia berharap para kepala kampung, lurah, dan Bamuskam dapat memperhatikan program di bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas pembangunan di wilayah Distrik Yapen Selatan.
