Prokopim Setda, BIAK — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Papua Utara. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran langsung Bupati Yapen Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roi Palunga dalam perayaan 107 Tahun Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor yang dirangkaikan dengan deklarasi aspirasi pembentukan provinsi baru, Kamis (17/7/2025), di Lapangan Cenderawasih Biak.
Dalam pernyataannya kepada media, Bupati Arisoy menyampaikan bahwa momen deklarasi ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang masyarakat adat Saireri sejak tahun 2012, dan menjadi tonggak penting menuju pengakuan wilayah Saireri sebagai provinsi mandiri.
“Kami berharap negara merespons aspirasi ini secara serius. Ini bukan hanya tuntutan administratif, tapi soal keadilan pembangunan dan harga diri masyarakat adat. Saya optimis, hari ini adalah awal dari terwujudnya Provinsi Kepulauan Papua Utara,” ujar Arisoy.
Rombongan dari Yapen hadir dalam formasi lengkap, di antaranya Ketua DPRK Ebzon Sembai, Wakil Ketua II DPRK Bernard Worumi, anggota DPRK Mikha Runaweri, Yomima Rona, Yusuf Wayangkau, Asisten I Sekda Yohanis Matayane, Asisten II Sekda Oktovianus Ayorbaba, Sekretaris Bappeda Jusly Tanawani, dan Ketua PGGK Pdt Cristiano Tanawani.
Deklarasi resmi dibacakan oleh Bupati Supiori Heronimus Mansoben tepat pukul 17.17 WIT, sebagai simbol semangat dan kesepakatan kolektif dari empat kabupaten di wilayah adat Saireri: Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori. Deklarasi ini memuat tujuh poin komitmen bersama, termasuk kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila, pelestarian budaya Saireri, dan penunjukan Biak Numfor sebagai calon pusat pemerintahan provinsi.
Deklarasi ini merupakan kelanjutan dari gerakan aspiratif yang telah dicanangkan sejak 12 Desember 2012 di Serui. Saat itu, masyarakat adat Saireri secara resmi menyuarakan keinginan untuk membentuk provinsi sendiri sebagai bagian dari kesetaraan dengan enam wilayah adat lain di Tanah Papua yang telah memiliki status provinsi.
Acara ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Biak Numfor, Supiori, Waropen, serta pimpinan DPR Papua Pegunungan, DPRK dari wilayah Saireri, Forkopimda, TNI–Polri, organisasi perempuan, pejabat eselon II–IV dari berbagai kabupaten, dan tokoh masyarakat seperti Obet Sriyer dan Thomas Ondy.
Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri menegaskan bahwa perjuangan pemekaran ini lahir dari kesadaran sejarah dan tekad masyarakat untuk mendapatkan keadilan pembangunan.
“Sudah saatnya orang Saireri berdiri sejajar dengan wilayah adat lain yang telah memiliki provinsi sendiri. Ini bukan soal politik semata, tapi tentang identitas, kesejahteraan, dan masa depan generasi kami,” tegas Mansnembra di hadapan ribuan peserta kegiatan.
Selain deklarasi, kegiatan ini juga menjadi ajang penandatanganan berbagai kerja sama strategis, di antaranya antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua Pegunungan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Papua, peluncuran sistem tanda tangan elektronik (Srikandi), inisiasi program Sekolah Rakyat, serta rencana pendirian Akademi Penerbangan bersama PT Alfa Aviasi CNT.
Rangkaian acara berlangsung meriah dengan pertunjukan budaya dari 1.100 seniman lokal yang menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya khas Saireri. Tarian munara tifa dari Kepulauan Yapen menjadi salah satu pertunjukan utama, membawa pesan semangat, persatuan, dan doa bagi masa depan wilayah adat Saireri yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera.