Serui – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen kembali memanggil PT. Pertamina Fuel Terminal Serui dan melakukan Rapat Kerja di ruang rapat DPRD pada Senin, 30/05/2022.
Rapat kerja ini juga dihadiri juga oleh 6 lembaga penyalur, serta pemerintah Daerah yang dihadiri oleh kepala Disperindag, Freddy Ayomi, Kepala Satpol PP Kabupaten Kepulauan serta Dinas Perikanan Kepulauan Yapen
SBM Regional V Papua Dan Papua Barat Doddy Agriawan menjelaskan bahwa Kuota pertahun Pertalite Untuk Kepulauan Yapen ditahun 2022 mengalami penurunan, dari semula 12 Ribu KL menjadi 10.574 KL oleh BPH Migas dan sejak Maret 2022 lalu Pertalite termasuk dalam jenis BBM Penugasan sehingga ada kuota nya. Terkait pembelian menggunakan Jerigen, Doddy menyebutkan bahwa tidak ada rekomendasi nya sementara untuk Perikanan dan pertanian boleh memakai jerigen tetapi harus ada regulasi yang mengatur berupa rekomendasi. Sejak dilarang menggunakan Jerigen yang notabene nya adalah pengecer, maka terkesan BBM subsidi ini menjadi langkah di Kota Serui.
Doddy Agriawan menambakan bahwa jika lembaga penyalur seperti SPBU di Kota Serui Kehabisan Stok Perhari yang telah diatur oleh BPH Migas, maka untuk menjawab masalah kekurangan BBM Subsidi di Lembaga Penyalur bisa terjawab jika Bupati mengusulkan Penambahan Kuota kepada BPH Migas. Sementara itu Pengurangan Jumlah Kuota BBM subsidi Jenis Pertalite Juga diakui Basri , pemilik APMS harapan jaya angkaisera. Basri menjelaskan bahwa dari jatah kuota 100 KL perhari turun menjadi 30 KL perhari untuk BBM Bersubsidi di 2022. Hal senada juga disampaikan oleh SPBU dan APMS lainnya yang melayani penjualan Pertalite atau BBM Subsidi.
Dari Pertemuan ini, Pimpinan DPRD Kepulauan Yapen mencatat sejumlah saran dan solusi. Antara lain : pemerintah daerah dapat melakukan penertiban dan hal ini akan disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk tindaklanjuti rapat.
Foto : Andrew Woria
