Paripurna III, Bupati Tonny Tesar Sampaikan Tanggapan terhadap Laporan Panja dan Fraksi DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Serui – Dewan Perwakilan Rakyat daerah kepulauan Yapen menggelar rapat paripurna 3 Tahun 2022. Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2021. Dalam memasuki pleno kedua dengan agenda tanggapan Bupati Kepulauan Yapen terhadap laporan panitia kerja dan fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, Bupati Tonny Tesar menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah daerah serta penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta fraksi-fraksi DPRD yang telah menerima dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2021.

Bupati menyebutkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk membenahi berbagai kekurangan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK antara lain kesalahan penganggaran belanja pertanggungjawaban Dana bos hibah dan bansos serta kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN yang telah pensiun telah meninggal dunia maupun sedang melaksanakan tugas belajar. Sementara mengenai peningkatan pad pemerintah daerah terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi atau menggali dan memperluas objek-objek Pendapatan asli daerah yaitu pajak dan retribusi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara untuk menarik investasi pemerintah daerah terus berupaya mendorong produktivitas sektor-sektor strategis seperti pariwisata Perhubungan pertanian dan Perikanan yang didukung dengan regulasi yang mengikat agar opd teknis bisa optimal dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah guna peningkatan pad serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan percepatan pembangunan Jalan lingkar Yapen Bupati menjelaskan bahwa hingga 2021 jalan lingkari apa yang sudah menjangkau wilayah Saubeba-Poom, Menawi-Dawai Pasir Panjang Woda, Kamanap-Ansus dan Tatui Mambo ambaidiru yang pembangunannya diperoleh dari sumber dana Dak, Dau, otsus, dana transfer infrastruktur dan pinjaman daerah.

Tak hanya itu Bupati juga menyebutkan beberapa hal diantaranya yaitu tentang disiplin dan kinerja guru dengan beberapa upaya yang telah ditempuh antara lain mendefinitifkan kepala sekolah dengan harapan kepala sekolah sebagai atasan dapat mendisiplinkan gurunya melakukan monitoring dan supervisi oleh pengawas sekolah secara rutin ke sekolah-sekolah memasang absen finger print pada sekolah yang berada di wilayah aktif internet serta membuka email dan nomor pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka turut serta memantau jalannya pendidikan di sekolah-sekolah.

Bidang kesehatan juga menjadi prioritas yang sedang didorong dan dioptimalkan secara bertahap serta berkesinambungan di mana untuk pelayanan kesehatan dasar di distrik dan Kampung salah satunya adalah telah dibangun Puskesmas prototipe sesuai dengan desain Kementerian Kesehatan yaitu Puskesmas yang dapat memberikan layanan rawat nginap dan rawat jalan bagi masyarakat di distrik dan kampung.

Terkait dengan produktivitas PT yamase Bupati mengajak semuanya untuk optimis bahwa perusahaan ini akan segera beroperasi dan berproduksi sebagaimana yang diinginkan bersama.Sementara dalam penutupan sidang paripurna Bupati menyampaikan sambutannya di hadapan Pimpinan dan anggota DPR dirinya memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga maupun pemikiran dalam pembahasan dan penyempurnaan Rancangan peraturan daerah APBD tahun 2021 yang telah disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2021.

“Pada saat ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tim anggaran pada eksekutif dan legislatif yang telah bekerja keras dalam membangun sinergitas pada penyusunan dan pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD 2021 yang bisa berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku” ujarnya

Menurutnya Hal ini membuktikan bahwa eksekutif dan legislatif bukan hanya sekedar mitra kerja namun lebih daripada itu merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah yang mempunyai peran sejajar dalam pembangunan maupun dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Foto : Muhammad Vijay Polanunu

Editor : Andrew Woria

Tinggalkan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang wajib diisi ditandai dengan *