Jakarta – Asosiasi Bupati di wilayah adat Saireri pada hari Senin 28 Maret 2022 bertemu sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Badan legislasi nasional. Ketua asosiasi Bupati SAIRERI, Herry Ario Naap dalam momentum tersebut  menyampaikan bahwa atas nama masyarakat saireri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus berusaha membangun dan berupaya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.  Selain itu ucapan terima kasih juga kepada badan legislasi nasional yang boleh menerima serta mengagendakan pembahasan tentang daerah otonomi baru Provinsi Kepulauan Papua Utara atau wilayah adat saireri.

Bupati Biak Numfor ini pun juga menjelaskan bahwa UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua di Revisi menjadi  UU no 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II,  perlu disampaikan kepada Anggota Dewan yang terhormat bahwa wilayah adat Saireri adalah satu-satunya wilayah adat yang mendukung untuk otonomi khusus jilid 2 di Provinsi Papua ujarnya.

Selain itu ketua asosiasi bupati juga menjelaskan bahwa wilayah adat saireri adalah wilayah adat yang yang selalu berdiri di garda terdepan dalam bingkai NKRI Selain itu wilayah adat saireri juga bukan sebagai daerah konflik

” Di wilayah adat saireri ketika berbicara tentang Pepera, saireri adalah yang pertama menentukan Pepera bahwa Papua ada dalam bingkai NKRI, di wilayah adat ini juga tidak ada konflik konflik internal, atau separatis, atau KKB,¬† biak numfor supiori waropen hingga kepulauan Yapen aman dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia” ujarnya

Untuk diketahui bahwa pada 28 Oktober 2021 lalu dalam deklarasi pemuda saireri di biak di pertanyakan kepada asosiasi Bupati kelanjutan dari revisi UU no 2 Tahun 2021, sehingga hari ini asosiasi Bupati SAIRERI  bersama para Ketua DPRD, Para Sekretaris Daerah se Saireri, anggota DPRP, Anggota MRP, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat SE Saireri hadir dan melakukan pertemuan dengan badan legislasi nasional DPR RI di Jakarta . Tak hanya itu,  ingin juga mendengar bahwa provinsi kepulauan Papua Utara atau saireri harus jadi sebuah provinsi.

” Masa yang berbicara NKRI tidak dikasih, Yang bicara Keluar Dari NKRI dikasih pemekaran kalau begitu kami minta merdeka saja supaya sama dengan yang lain, inikan logikanya tidak konek sehingga bagi saya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, kami hadir di tempat ini, kami mohon, kami membangun saireri dengan merah putih dalam bingkai NKRI” tuturnya

Foto : Istimewa