KEPYAPENKAB. GO. ID, SERUI – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen mendatangi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian status dan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aksi tersebut berlangsung di Gedung Silas Papare, Serui, Rabu (18/11/2026), dan diterima melalui dialog bersama pemerintah daerah.
Dialog dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H., serta dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, Kapolres Kepulauan Yapen, serja Sejumlah Pimpinan OPD Teknis

Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Sirami, menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk perjuangan untuk membantu menyuarakan nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status kepegawaian.

Menurut Leonard, terdapat tenaga honorer yang telah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun, bahkan ada yang mengabdikan diri hingga usia 60 tahun. Ironisnya, sebagian tenaga honorer bahkan telah meninggal dunia sebelum memperoleh kepastian atas status kepegawaiannya.
Aspirasi juga disampaikan oleh tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap masa pengabdian dan memperjuangkan kepastian pengangkatan menjadi ASN.

Salah seorang perwakilan honorer mengungkapkan bahwa dirinya telah mengabdi selama 11 tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pengangkatan. Ia berharap pemerintah dapat melihat secara langsung kenyataan yang dihadapi para tenaga honorer di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, mengatakan bahwa persoalan pengangkatan tenaga honorer merupakan pekerjaan rumah (PR) yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah masih dibatasi oleh ketentuan dan regulasi dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, apabila ke depan terdapat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, maka tenaga honorer yang telah terdaftar akan menjadi perhatian dan diprioritaskan melalui proses verifikasi serta pertimbangan sesuai ketentuan.
“Nama-nama yang sudah terdaftar akan kita verifikasi kembali. Kalau ada ruang dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, tentu bapak dan ibu akan menjadi prioritas, dengan mempertimbangkan berbagai hal,” ujar Roi Palunga.
Wabup juga menyampaikan bahwa dirinya memahami beratnya beban kehidupan yang harus ditanggung para tenaga honorer dengan penghasilan atau honor yang masih terbatas.
“Saya mengerti beban hidup yang luar biasa yang bapak dan ibu hadapi dengan honor yang tidak cukup. Saya memahami bagian itu. Namun, kita juga tidak bisa melangkahi keputusan pemerintah pusat. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dari sisi regulasi. Kewenangan pengangkatan ASN berada pada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengangkatan tanpa dasar ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, mengatur larangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat pegawai non-ASN guna mengisi jabatan ASN, termasuk ketentuan sanksi bagi pimpinan instansi yang melanggar aturan tersebut.
Terkait pendataan tenaga honorer, BKPSDM menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 700 nama yang tercatat. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem, masih diperlukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian data dan keberadaan masing-masing tenaga honorer.
“Data kita sudah ada di BKN dan KemenPAN-RB. Terakhir, kita memiliki data sekitar 700 orang. Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah dan keberadaan data tersebut masih perlu kita pastikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebutuhan formasi ASN berdasarkan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) apabila pemerintah pusat memberikan ruang melalui perubahan atau penyesuaian regulasi.

Dijelaskan pula bahwa sejak tahun 2025 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Persoalan serupa juga dihadapi sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer. Mereka berharap masa pengabdian selama belasan hingga puluhan tahun dapat menjadi pertimbangan serius pemerintah, sehingga ke depan ada kejelasan dan solusi terhadap nasib tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen.







