Reporter : Andrew Woria
Serui – DPRD Kepulauan yapen kembali melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja daerah kabupaten kepulauan Yapen tahun anggaran 2021. Dimana dalam pleno kali ini di ikuti oleh 15 Anggota DPRD dari total 25 Anggota.
Dalam kesempatan ini Bupati Kepulauan Yapen menanggapi laporan pemandangan umum badan anggaran dan fraksi fraksi DPRD berupa saran dan pendapat terhadap raperda APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2021. Dijelaskannya bahwa ia optimis dalam rangka peningkatan pada sektor pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Ditargetkan eksekutif sebesar Rp. 17.504.250.380,- dan target retribusi daerah sebesar Rp.32.619.069.540,- bisa tercapai dengan dibentuknya kelembagaan baru yaitu badan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan ditetapkannya beberapa peraturan daerah baru oleh DPRD pada rapat paripurna III.
Sementara mengenai retribusi daerah tentang retribusi parkir, Bupati sependapat bahwa perlu disiapkan fasilitas khusus di area pasar Aro Iroro Serui sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan memudahkan pengendalian terhadap kendaraan, tentang retribusi dari pengujian kendaraan. Untuk Dinas perikanan mengenai pertanyaan tentang sub kegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap sebesar Rp.525.162.150,- adalah merupakan kegiatan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap hanya saja pada aplikasi SIPD tidak tersedia menu sarana pada sub kegiatan sehingga diarahkan untuk menggunakan sub kegiatan yang mendekati dan tersedia pada aplikasi tersebut. Dirinya juga sepakat terkait dengan saran Dewan untuk pengadaan paket perahu penangkapan ikan atau kapal dibawah 3 GT beserta mesin dan alat penangkapan, yang akan diutamakan kepada nelayan, sedangkan untuk mengembangkan perikanan kolom darat disesuaikan dengan potensi daerah dan ketersediaan sumber daya air, salah satunya di kampung Manaini, distrik Kosiwo dan Kampung Wawuti, distrik Angkaisera.
Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai indikator pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan apk atau angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 APK SD mencapai 94, 50% APK SMP 74,89% dan APK SMA 60, 62% di atas APK Provinsi Papua peningkatan ini dipengaruhi oleh pendidikan gratis sedangkan untuk APM SD pada tahun 2018 dan 2019 adalah 76,38% SMP 49, 92% berdasarkan data neraca pendidikan daerah provinsi Papua. kemudian mengenai penempatan guru atau kepala sekolah dengan nota dinas dijelaskan Bupati bahwa kebijakan itu dilakukan karena kebutuhan akan kekurangan tenaga guru di sekolah yang mengalami kekurangan guru PNS sehingga harus segera diisi agar kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalandiusulkan untuk dibuatkan SK Bupati definitif. Sedangkan mengenai alokasi dana untuk pengawas yang disarankan oleh DPRD mendapat apresiasi oleh Pemda dan akan segera ditindaklanjuti.
Pada bidang kesehatan terkait dengan penambahan ruang puskesmas di Kota dengan biaya 1,7 miliar akan dibangun di lokasi Puskesmas Serui kota kemudian mengenai biaya operasional kesehatan sebesar 12 miliar adalah untuk biaya operasional 13 Puskesmas yang tersebar di Kepulauan Yapen dimana masing-masing akan menerima sebesar 75 juta setiap bulan.
Untuk dinas PUPR yaitu mengenai pemberian pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp. 234.106.322.000,- dapat dijelaskan bahwa baru terealisasi sebesar 36 Milyar untuk pembangunan 2 jembatan yaitu Jembatan Sumboi dan Jembatan Repapeip. Bentuk tahun 2021 sedang diupayakan ruas jalan saubeba – Rosbori – Poom, sementara untuk jalan Kamanap – Ansus dan Mananayang Sumberbaba sudah dilakukan pembatalan perjanjian milik pemegang hak ulayat keluarga Wayeni. Hal lain yang dijelaskan Bupati adalah ruas Jalan Kampung harapan ke Cina Tua serta famboaman kando, serta ruas jalan Palapa dan jalan masuk sekolah Kristen kasih bangsa sudah direncanakan dilaksanakan pada APBD perubahan 2020 dan APBD 2021. Mengenai pembangunan jembatan mantembu yang dibiayai oleh dua sumber dana yaitu dari pinjaman sebesar Rp. 5 Milyar masih dalam tahap usulan sedang 3.6 Milyar dari PAD adalah dana antisipasi apabila pinjaman yang diajukan kepada PT.SMI belum terealisasi.
Untuk Dinas Pertanian dan ketahanan panganyaitu kebutuhan sarana produksi seperti benih alat pertanian pupuk dan obat-obatan telah diprogramkan pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2021. Sementara terkait pengalokasian dana sebesar 42 juta adalah untuk pengembangan program agribisnis dan untuk pengembangan bibit kakao tidak lagi didatangkan dari luar daerah. Terkait dengan peresmian dan pelantikan calon 2 distrik baru yaitu Distrik Nusawani dan Distrik Pegunungan Muman, dinyatakan sah jika sudah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan Mendagri melalui gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 221 ayat 3. Untuk diketahui proses pengurusan calon 2 distrik baru ini, telah disampaikan kepada Mendagri melalui pemerintah provinsi Papua, dan sejumlah tanggapan Bupati pun langsung diterima baik oleh semua anggota DPRD kabupaten kepulauan Yapen.
(Foto : Andrew Woria)
