Serui – Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, mendorong penguatan kaderisasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP) melalui partai politik sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterwakilan masyarakat Papua dalam lembaga legislatif dan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Roi Palunga saat membuka kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Pengurus Partai Politik dan Masyarakat bagi Orang Asli Papua (OAP) di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini diikuti peserta dari unsur partai politik, Dewan Adat Daerah, Dewan Adat 7 Suku, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Roi mengatakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan ruang afirmasi, perlindungan, dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua untuk berperan aktif dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk politik dan pemerintahan.
Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia Papua melalui proses rekrutmen, pembinaan, dan kaderisasi yang terencana.
Ia berharap sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pengurus partai politik agar lebih profesional, modern, dan dipercaya masyarakat.
“Saya mintakan kepada setiap pengurus partai politik untuk dapat mengoptimalkan proses rekrutmen dan pembinaan bagi kader Orang Asli Papua secara berjenjang. Dengan demikian, melalui kaderisasi ini diharapkan mampu melahirkan bakal calon pemimpin OAP yang berintegritas dan berkompeten bagi daerah ini,” tegasnya.

Usulkan keberpihakan OAP di Dapil 2, 3 dan 4
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Roi Palunga juga menyampaikan usulan khusus kepada seluruh pimpinan partai politik terkait keberpihakan terhadap Orang Asli Papua dalam pencalonan anggota legislatif.
Ia mengusulkan agar partai politik memberikan ruang yang lebih luas bagi Orang Asli Papua untuk maju sebagai calon legislatif, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, 3, dan 4 Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Apakah bisa khusus Dapil 2, 3, dan 4 kita memberi ruang seluas-luasnya untuk Orang Asli Papua? Dan biarlah Nusantara seperti saya ini, kita bertarung habis-habisan di Dapil 1,” ungkap Roi.

Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan pemikiran dan harapan pribadi yang disampaikan kepada partai politik, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing partai dalam menentukan proses pencalonan.
Roi berharap adanya komitmen bersama untuk memperkuat keterwakilan anak-anak Papua di lembaga legislatif Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ajak politik santun dan tolak politik uang
Selain mendorong afirmasi politik bagi OAP, Roi juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader partai politik agar menjaga etika dalam menjalankan aktivitas politik.
Menurutnya, perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa dan bertanggung jawab.
Ia mengajak seluruh elemen politik untuk menolak praktik politik uang serta penyebaran informasi provokatif yang dapat memecah persatuan masyarakat.
“Perbedaan pandangan dalam berpolitik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen partai politik agar tetap mengedepankan etika berpolitik yang santun,” pesannya.

Roi berharap melalui pendidikan politik tersebut, seluruh partai politik dan elemen masyarakat dapat membangun budaya demokrasi yang sehat sekaligus menjaga persatuan dan stabilitas keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati Roi Palunga secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Pengurus Partai Politik dan Masyarakat bagi Orang Asli Papua (OAP) di Distrik Yapen Selatan, ditandai dengan ajakan bersama melakukan tradisi toki tifa.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman politik masyarakat serta melahirkan kader-kader Orang Asli Papua yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah. (**)







