KEPYAPENKAB. GO. ID, Kosiwo — Memastikan Dana Kampung digunakan tepat sasaran, Pemerintah Distrik Kosiwo turun langsung memantau pelaksanaan program di 15 kampung. Monitoring tersebut menyasar penggunaan Dana Kampung tahap pertama sebesar 40 persen, termasuk progres pembangunan fisik dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Monitoring dipimpin Kepala Distrik Kosiwo Nehemia Karubaba, didampingi jajaran staf Distrik Kosiwo. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap selama empat hari sejak jumat 11 September 20206, dengan turun langsung melihat progres pelaksanaan program dan pekerjaan fisik yang dibiayai melalui Dana Kampung.
Nehemia mengatakan, monitoring lapangan merupakan bagian dari tugas pemerintah distrik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat kampung.
Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan, tertib administrasi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Monitoring ini kami lakukan dengan turun langsung ke kampung untuk melihat penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Kami mencocokkan dokumen administrasi dengan kondisi fisik di lapangan,” kata Nehemia saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2026).
Ia menjelaskan, monitoring tidak hanya melihat pekerjaan fisik, tetapi juga mengecek sejumlah program yang telah menggunakan Dana Kampung tahap pertama.
Kegiatan tersebut antara lain operasional pemerintahan kampung, penyusunan data IDM, pelaksanaan musyawarah kampung, penyusunan dokumen keuangan, pembayaran insentif tenaga PAUD, kader Posyandu dan kader malaria, pemeliharaan jaringan air bersih, hingga pembangunan fasilitas sanitasi.
Untuk pekerjaan fisik, jajaran Distrik Kosiwo turun langsung ke lokasi untuk melihat progres dan mencocokkan hasil pekerjaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah kampung.
Salah satu kegiatan yang diperiksa adalah pembangunan fasilitas sanitasi berupa tiga unit MCK. Tim distrik memastikan pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan sesuai kegiatan yang tercantum dalam perencanaan.
Nehemia menegaskan, monitoring juga bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran serta memastikan administrasi pengelolaan Dana Kampung berjalan tertib.
Selain pengawasan, pemerintah distrik memberikan pembinaan kepada pemerintah kampung apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program.
“Kalau ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, kami memberikan arahan dan solusi. Jadi monitoring ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan agar program di kampung dapat berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan monitoring, pemerintah distrik berkoordinasi dengan kepala kampung, perangkat kampung, pendamping serta para pelaksana kegiatan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar informasi mengenai penggunaan anggaran dan progres kegiatan dapat diperoleh secara langsung.
Nehemia berharap pemerintah kampung terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kampung. Setiap penggunaan anggaran, kata dia, harus mengacu pada hasil musyawarah dan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Dana Kampung harus dikelola dengan baik, sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan dan pembinaan akan terus kami lakukan,” katanya.
Penguatan pengawasan di tingkat distrik tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di bawah kepemimpinan Bupati Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roi Palunga.
Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan hingga ke tingkat kampung.
Upaya tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni “Yapen Rumah Kita yang Berkeadilan, Unggul, dan Sejahtera.”
Melalui monitoring secara langsung, Pemerintah Distrik Kosiwo berharap pelaksanaan pembangunan di 15 kampung dapat berjalan sesuai perencanaan, sementara penggunaan Dana Kampung dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hasil pekerjaan di lapangan.
Monitoring ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan anggaran yang dikelola di tingkat kampung benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
