Wabup Yapen Tegas Soroti Guru Mangkir, BPK Diminta Periksa Sekolah di Teluk Ampimoi
KEPYAPENKAB. GO. ID, SERUI — Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menyoroti serius persoalan pelayanan pendidikan di Distrik Teluk Ampimoi. Ia meminta Dinas Pendidikan mengambil langkah tegas terhadap guru maupun kepala sekolah yang dinilai tidak menjalankan tugas, serta mendorong pemeriksaan BPK terhadap sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Roi Palunga saat bertindak sebagai Pembina Apel Gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (31/8/2026). Dalam amanatnya, Roi menegaskan bahwa persoalan guru yang tidak hadir menjalankan tugas di Teluk Ampimoi bukanlah masalah baru. Menurutnya, kondisi tersebut telah disampaikan kepada pihak terkait sejak tahun sebelumnya, namun hingga kini masih menjadi persoalan.
“Dinas Pendidikan Terlalu rumit, terlalu banyak masalah terkait dengan guru-guru yang malas masuk mengajar. Tahun lalu saya sudah sampaikan bahwa guru-guru di Teluk Ampimoi banyak yang tidak datang,” tegas Roi.
Ia menyebut, pemerintah daerah sebelumnya telah mengambil langkah dengan menghentikan pembayaran gaji bagi guru yang tidak menjalankan tugas. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut masih terus terjadi.
Lebih jauh, Roi mengungkapkan adanya kondisi sekolah di Teluk Ampimoi yang memprihatinkan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kepala sekolah disebut tidak berada di tempat tugas, sementara sejumlah guru juga tidak aktif menjalankan kewajibannya.
Ironisnya, kata Roi, masyarakat dan orang tua murid justru meminta agar seorang guru PPPK tetap mengajar karena jika guru tersebut tidak hadir, maka tidak ada tenaga pendidik yang menjalankan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
“Orang tua dan masyarakat meminta satu guru PPPK tetap mengajar, karena kalau tidak, tidak ada lagi yang mengajar di SD itu,” ungkapnya.
Roi menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena menyangkut langsung masa depan anak-anak di Teluk Ampimoi. Ia meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan dan pengawasan secara serius.
“Kita jangan bikin hancur masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Roi juga meminta agar pemeriksaan yang saat ini dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah sekolah dapat menjadi momentum untuk melihat secara menyeluruh kondisi penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut.
“Kebetulan BPK ada turun periksa khusus sekolah-sekolah ini. Tolong diperiksa. Kita harus tegas demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia menekankan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan dari balik meja. Jajaran Dinas Pendidikan, khususnya bidang yang menangani pendidikan SD, SMP dan SMA, diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sekolah dan kehadiran guru.
Roi bahkan meminta pejabat maupun staf terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kampung-kampung agar persoalan pendidikan dapat diketahui secara langsung.
“Kalau kita duduk di kota terus, nanti kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Kabid SD, SMP, SMA dan sejumlah staf yang ada, kalau bisa sekali-sekali disuruh sidak,” katanya.
Menurutnya, pengawasan secara langsung penting untuk memastikan hak anak-anak di daerah terpencil mendapatkan pendidikan yang layak serta memastikan para guru benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik.
Selain menyoroti persoalan pendidikan, dalam apel tersebut Wabup Roi juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh ASN dalam mengikuti apel gabungan. Ia meminta aturan kehadiran diberlakukan secara adil, baik bagi staf maupun pimpinan OPD.
Roi juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar segera menindaklanjuti berbagai temuan BPK, termasuk kewajiban pengembalian yang menjadi tanggung jawab pihak terkait. Ia meminta penyelesaian tidak dilakukan menjelang batas waktu, tetapi segera ditindaklanjuti.
Menutup amanatnya, Roi mengajak seluruh ASN Pemkab Kepulauan Yapen untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan, pelayanan publik, termasuk pendidikan, harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat, terutama anak-anak di wilayah terpencil, tidak menjadi korban lemahnya pengawasan dan kedisiplinan aparatur.
“Marilah kita sebagai pelayan rakyat memberi yang terbaik,” pungkasnya.
