Kepulauan Yapen, – Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Fridolin Warkawani menghadiri pembukaan Musrembang Distrik yang secara resmi dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Welliam R Manderi pada hari Rabu, 31/01/2024 di distrik Yawakukat.
Dalam kesempatannya, Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ini mengatakan bahwa Musrembang yang boleh berjalan ini, adalah dalam rangka sinkronisasi semua program kerja di kampung dan Distrik untuk tahun 2025 mendatang. Musrembang yang dilakukan ini dari tahun ke tahun terus dilakukan guna mensinkronkan semua kegiatan perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat kampung, distrik dan Kabupaten dan akan dikolaborasikan dengan rencana rencana kerja OPD. ia berharap seluruh pelaksanaan Musrenbang ini dari sisi perencanaan dapat benar benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Fridolin Warkawani mengingatkan kepada bagian perencanaan dalam Musrenbang, untuk juga melihat program program Nasional yang menjadi prioritas, sehingga dalam perencanaannya, bagian tersebut harus menjadi perhatian untuk semua. selain perencanaan pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan infrastruktur di kampung dan Distrik sehingga dibutuhkan kerjasama dan diharapkan semua kegiatan kegiatan yang direncanakan ini bisa di akomodir dalam pelaksanaan APBD di tahun 2025 mendatang.
“Saya mengingatkan untuk kita semua, terutama didalam perencanaan, ada beberapa program program nasional yang menjadi skala prioritas diantaranya adalah Stunting, Ketahanan Pangan dan inflasi” ujarnya
Selebihnya, Fridolin juga berharap kepada para kepala kampung dan tim asistensi Bappeda, bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur di kampung sehingga haruslah juga menjadi perhatian bersama, sehingga ketika membangun infrastruktur yang baik di kampung maka peningkatan kapasitas hidup masyarakat di kampung pun akan lebih baik ungkapnya. ia juga meminta agar untuk program kegiatan yang sifatnya tidak terlalu bermanfaat dan tidak terlalu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, agar jika boleh, untuk tidak direncanakan namun sebaliknya harus lebih fokus kepada apa yang menjadi program prioritas dan bersifat umum karena harus melakukan perencanaan yang baik dan benar dengan kemampuan APBD yang tersedia ujarnya.
