Situs Resmi Pemerintah Kepulauan Yapen
BERANDAINDEKS
Berita  

Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Kepulauan Yapen jelaskan gambaran umum Rancangan APBD TA 2022

Reporter C.R.I

kepyapenkab.go.id, Serui – Hadiri rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos, menjelaskan gambaran umum Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2022. Selasa (21/12/2021).

Dalam pidatonya Bupati Tonny menjelaskan bahwa gambaran umum Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2022 ini, disusun berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditandatangani bersama dengan DPRD pada jumat, 17 Desember 2021 yang lalu.

Dimana dalam RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2022 tersebut, memuat Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, serta Kebijakan Pembiayaan Daerah yang masing-masing penjabarannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terkait Kebijakan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2022 adalah sebagai berikut :

  1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
  2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
  3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
  4. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang lansung ke Bank atau Lembaga Keuangan;
  5. Meningkatkan koordinasi kerjasama dan dukungan antara OPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
  6. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
  7. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
  8. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan sepanjang mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat;
  9. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dapat dialokasikan berdasarkan peraturan Gubernur Papua.

Terpantau turut hadir juga dalam rapat pada kali ini Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Plh. Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen,  para Asisten Sekda, Plt. Sekwan dan para kepala OPD.

(foto : C.R.I)