Serui – Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen menghadiri kegiatan Penyerahan Dipa dan buku daftar alokasi transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2023 di aula KPPN Serui, pada hari Kamis, 08/12/2022
Kepala KPPN Serui Gatot Setio Harijono mengatakan bahwa APBN adalah sebuah instrumen dan Berperan sebagai stabilisator menjaga ketahanan pangan untuk mengendalikan perekonomian saat terjadinya inflasi atau deflasi. dan hari ini dilaksanakan penyerahan Dipa satuan kerja. hal ini adalah simbol pelaksanaan APBN 2023 di kabupaten kepulauan Yapen, APBN menjadi instrumen penting yang dapat diandalkan meskipun secara PDRB, porsi pengeluaran pemerintah lebih kecil dibanding porsi konsumsen maupun investasi namun melalui penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak mungkin disediakan oleh swasta serta adanya multipieler efek dari pengeluaran pemerintah.
Gatot mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2022 dana yang disalurkan ke kabupaten kepulauan Yapen dan Waropen melalui KPPN Serui sebesar Rp 725, 27 Milyar Rupiah, dan hingga 30 November 2022 telah terealisasi sebesar 548, 22 Milyar Rupiah atau sebesar 74,35%. Sejumlah langkah strategis pun didorong, antara lain:
1. Mendukung satuan kerja untuk segera berkoordinasi dengan Esalon 1 serta melakukan komunikasi dengan DJPb provinsi Papua untuk percepatan penyelesaian pemblokiran anggaran untuk pencapaian output dan outcome
2. Mempedomani dan melaksanakan ketentuan langkah langkah akhir tahun anggaran
3. Meningkatkan kehati harian pada pekerjaan di akhir tahun untuk menghindari kasus hukum
4. Mendorong Pemda tepat waktu dalam pemenuhan persyaratan penyaluran transfer ke daerah.
Sementara itu ditambahkan nya bahwa pada pagu anggaran APBN 2023 melalui KPPN Serui mengalami peningkatan sebesar 17,26% menjadi Rp. 850,44 Milyar. Belanja transfer ke daerah mengalami peningkatan sebesar 29,76% tetapi belanja K/L mengalami penurunan 9,7%. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa peran Pemda dalam pembangunan semakin di tingkat kan. Dan yang menarik dari TKDD, sebesar Rp. 643,64 Milyar tersebut, 44,48% dianggarkan untuk DAK Fisik.
“seluruh Dipa telah kita serahkan, dan sebagian KPA dapat hadir. Kita punya 32 Dipa dengan 20 Satker, dan memang kalau kita melihat Dipa tahun ini ada peningkatan, ini adalah dana yang melalui KPPN serui” ujarnya
Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y Mambay dalam sambutan Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa Pemda memberikan apresiasi kepada Kepala kantor KPPN yang telah memfasilitasi penyerahan Dipa dan tkdd 2023.
Dengan diserahkan nya Dipa menjadi pertanda bahwa pemerintah daerah sudah bisa melakukan rekrutmen barang dan jasa tetapi dalam implementasinya tetap menindaklanjuti arahan presiden terutama peningkatan SDM, akselarasi reformasi sistim perlindungan sosial guna memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi, pembangunan infrastruktur prioritas untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Cyfrianus Mambay menegaskan bahwa Presiden RI telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengawal ketat penggunaan uang rakyat sehingga memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan. mengendalikan secara detail belanja belanja yang ada serta memperbesar pembelian produk produk dalam negeri. meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program, yang artinya bekerja harus terintegrasi dan tidak sektoral. percepatan realisasi belanja baik di APBN dan APBD khususnya belanja modal dan belanja sosial dalam rangka menggerakkan perekonomian Indonesia.
Menindaklanjuti arahan presiden sebagaimana yang telah disebutkan maka penjabat Bupati Kepulauan Yapen berpesan kepada penguasa pengguna anggaran dan para pengelola keuangan daerah agar Dipa dan tkdd tahun 2023 dapat segera diimplementasikan dengan penyerapan anggaran yang terencana dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tetap dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian transparansi akuntabilitas dan tata kelola pemerintah yang baik sebagai bagian integral dari pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2023 tapi juga dalam rangka memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Foto : Andrew Woria
