Serui – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya membangkitkan sektor pertanian kakao dan kopi sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Temu Wicara Petani Kakao dan Petani Kopi se-Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roi Palunga, yang digelar di Gedung Silas Papare, Serui, Kamis (9/1/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian langkah strategis pemerintah daerah, mulai dari diskusi bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, peninjauan langsung kebun kakao milik petani, hingga dialog terbuka bersama petani kakao dan kopi dari seluruh distrik di Kepulauan Yapen.
Hadir dalam pertemuan tersebut Plt Kepala Bappeda Kepulauan Yapen Saskar Paiderow, Kepala Dinas Pertanian Agustinus Bonai, para kepala distrik, pejabat teknis Bappeda dan Dinas Pertanian, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang mengikuti secara daring melalui Zoom.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Roi Palunga menyebut kakao dan kopi sebagai “emas hijau” Kepulauan Yapen yang selama ini tertidur dan belum dikelola secara optimal.
“Kita tidak punya tambang emas, tidak punya minyak. Yang kita miliki adalah kakao dan kopi. Inilah emas hijau Kepulauan Yapen yang harus kita bangkitkan kembali,” tegas Roi Palunga.
Ia mengingatkan bahwa pada era 1990-an, kakao dan kopi pernah menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Namun, lemahnya perhatian, serangan hama, serta tidak jelasnya pasar membuat sektor ini perlahan ditinggalkan petani.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2025, total luas areal kakao dan kopi mencapai 882 hektare. Namun, sebagian besar lahan tersebut berada dalam kondisi tidak optimal.
Rinciannya, kakao memiliki total luas 690 hektare, terdiri atas: 129 hektare tanaman belum menghasilkan (TBM), 79 hektare tanaman menghasilkan (TM), 482 hektare tanaman rusak atau tidak menghasilkan (TR).
Produksi kakao kering tercatat 1.357 kilogram, dengan jumlah petani mencapai 2.065 kepala keluarga.
Sementara kopi memiliki luas areal 192 hektare, terdiri atas: 104 hektare TBM, 86 hektare TM, 2 hektare TR.
Produksi kopi kering mencapai 2.427 kilogram, dengan jumlah petani 235 kepala keluarga.
Secara keseluruhan, dari 882 hektare lahan kakao dan kopi, hanya 165 hektare yang benar-benar berproduksi, sementara 484 hektare berada dalam kondisi rusak atau tidak menghasilkan.
“Inilah masalah utama kita. Lahan luas, tapi tidak terurus. Tidak ada pupuk, tidak ada obat, sehingga hasil petani hanya seadanya,” ujar Roi Palunga.
Roi Palunga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah membuka kembali komunikasi dengan investor kakao yang sebelumnya sempat berproses pada 2021, namun belum berlanjut.
“Sekarang investornya berada di Jepang. Ketika kembali ke Indonesia, kita akan lakukan pertemuan Zoom. Investor ini siap mendampingi petani dari penanaman sampai produksi,” jelasnya.
Investor tersebut, lanjut Roi, hanya meminta satu hal, yakni dukungan pemerintah daerah dalam menjaga sistem pemasaran agar hasil petani dijual langsung ke pembeli pertama, bukan melalui tangan kedua atau ketiga.
“Kalau petani menjual langsung ke tangan pertama, harga pasti jauh lebih baik. Inilah yang selama ini membuat petani rugi,” katanya.
Dalam sesi dialog, para petani kakao dan kopi menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi selama bertahun-tahun, mulai dari harga yang tidak stabil, pasar yang tidak jelas, hingga keterbatasan sarana produksi.
Sejumlah petani mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah yang dinilai baru kali ini dilakukan secara serius setelah lebih dari dua dekade.
Beberapa petani juga mengenang masa kejayaan kakao dan kopi di Kepulauan Yapen. Kakao yang pernah berjaya pada era 1990-an sempat mengangkat perekonomian masyarakat, sementara kopi yang dulu diibaratkan “jagoan liga papan atas” kini mengalami kemunduran.
Usai pertemuan, Wakil Bupati Roi Palunga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan kakao sebagai ujung tombak kebangkitan ekonomi masyarakat.
“Kakao ini sudah sekitar 25 tahun tertidur. Dari pertemuan ini, kami ingin kakao dan kopi kembali bangkit dan menjadi penopang ekonomi masyarakat petani,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan membantu petani melalui penyediaan pupuk dan obat pengendali hama, sekaligus memastikan program pemerintah pusat dan provinsi tepat sasaran.
“Kalau lahan-lahan ini kita benahi kembali dan petaninya mau bergerak, ekonomi masyarakat pasti bangkit,” pungkas Roi Palunga. (*)
