Jakarta — Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menghadiri Rapat Menteri Dalam Negeri bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP3 Papua) yang diikuti oleh para kepala daerah dari seluruh wilayah Tanah Papua. Senin (15/12/2025)
Rapat strategis tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari konsolidasi nasional percepatan pembangunan Papua dan menjadi momentum penting menjelang arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada para kepala daerah se-Tanah Papua serta Komite Otonomi Khusus Papua.
Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan arahan langsung terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah, optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, serta percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tersebut, dibahas sejumlah isu krusial, antara lain evaluasi implementasi Otonomi Khusus Papua, efektivitas penggunaan dana Otsus, penguatan peran pemerintah daerah, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan berjalan tepat sasaran.
Sebagaimana dirangkum dalam referensi umum Wikipedia, Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan afirmatif pemerintah pusat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), serta mengurangi kesenjangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Kehadiran Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, dalam forum nasional tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung penuh kebijakan strategis nasional, sekaligus memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepulauan Yapen terakomodasi dalam pelaksanaan Otsus Papua.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menilai arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi penegasan penting bahwa pembangunan Papua ke depan harus dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, Komite Otsus Papua, dan pemerintah daerah, diharapkan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua semakin efektif dan mampu mendorong percepatan pembangunan yang adil dan merata di seluruh Tanah Papua.
