Prokopim Setda — Anggota DPR RI Komisi XIII, Tonny Tesar, S.Sos., melakukan kunjungan kerja reses di Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (27/10/2025), dalam rangka menyerap aspirasi dan mensosialisasikan arah kebijakan APBN 2026 bersama Pemerintah Daerah.
Pertemuan ini difokuskan pada isu penurunan dana transfer ke daerah (TKD) serta upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah di tahun mendatang.
Kehadiran Tonny Tesar disambut hangat oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, S.E., M.Si., didampingi Wakil Bupati Roi Palunga, Plh Sekda Oktovianus Ayorbaba, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, serta kepala distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoy mengapresiasi pelaksanaan reses yang digelar di Yapen, karena menjadi kesempatan penting bagi daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan kepada wakil rakyat di pusat.
“Reses ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara daerah dan pemerintah pusat, agar kebijakan dalam APBN benar-benar berpijak pada realitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Bupati Arisoy.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga kinerja pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta transformasi digital pelayanan publik.
Namun, ia juga mengakui adanya keterbatasan fiskal yang masih menjadi kendala utama daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati turut memaparkan kondisi keuangan daerah, termasuk perkembangan pinjaman kepada PT SMI yang kini memperoleh keringanan pembayaran pembiayaan. Ia mendorong seluruh OPD dan pemangku kepentingan agar memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan masukan konkret bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Tonny Tesar dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kepulauan Yapen atas dukungan dan keterbukaan dalam menyampaikan kondisi fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa isu utama yang menjadi perhatian Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI saat ini adalah penurunan signifikan dana transfer pusat ke daerah.
“Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Yapen kini sekitar Rp505 miliar, turun hampir Rp100 miliar dari tahun sebelumnya. Ini menjadi catatan penting yang akan kami perjuangkan dalam pembahasan APBN 2026,” ungkap Tonny.
Ia menambahkan bahwa seluruh masukan dan data dari forum ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi pembahasan lanjutan dengan Kementerian Keuangan, guna memastikan kebijakan fiskal nasional tetap berpihak pada kebutuhan daerah.
Kegiatan reses berlangsung dialogis dan partisipatif, di mana para pimpinan OPD, kepala distrik, dan tokoh masyarakat menyampaikan berbagai usulan terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
