Serui – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar rapat bersama pihak investor dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua guna membahas rencana investasi kakao di Kepulauan Yapen, Selasa (20/1/2026). Pertemuan digelar secara daring melalui Zoom dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Rapat ini merupakan tindak lanjut inisiatif, Billy Gracia Mambrasar, dan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, perwakilan investor, Dinas Pertanian, Bappeda, penyuluh pertanian, serta para petani kakao.
Dalam paparannya, perwakilan investor Fitrian Ardiansyah menyampaikan ketertarikan serius terhadap kakao Yapen, terutama karena potensi pengembangannya yang sejalan dengan konsep komoditas berkelanjutan (sustainable commodity). Menurutnya, pasar internasional khususnya Eropa, Amerika, Australia, dan Selandia Baru sangat memperhatikan aspek keberlanjutan, perlindungan hutan, serta sistem agroforestri dalam produksi kakao.
Investor meminta data rinci terkait luas lahan, jenis kakao, produktivitas, sistem pascapanen, hingga kelembagaan petani seperti koperasi atau badan usaha. Selain itu, investor juga mendorong pengiriman sampel kakao Yapen untuk diuji kualitasnya dan dicocokkan dengan kebutuhan calon pembeli.
Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga menyambut positif ketertarikan investor tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyiapkan dukungan perencanaan, penganggaran, serta fasilitasi bagi petani dan investor.
“Kakao adalah masa depan ekonomi masyarakat kampung. Kami ingin memastikan pasar jelas, harga jelas, sehingga petani kembali bersemangat merawat kebun kakao mereka,” ujarnya.
Data Dinas Pertanian Kepulauan Yapen mencatat total potensi kakao mencapai sekitar 690 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 129 hektare merupakan tanaman belum menghasilkan karena baru ditanam pada 2023, 79 hektare sudah berproduksi aktif, dan sekitar 482 hektare dikategorikan tanaman rusak. Namun demikian, lebih dari 100 hektare lahan yang disebut rusak masih berpeluang dipulihkan melalui pemangkasan dan perawatan intensif.
Amirudin, perwakilan Dinas Pertanian bidang perkebunan, menjelaskan bahwa sebagian kebun kakao tidak dipanen bukan karena hama, melainkan akibat ketiadaan pasar dan fluktuasi harga. Akibatnya, banyak buah kakao dibiarkan mengering di pohon.
“Kakao di Yapen sebenarnya masih sangat potensial. Dengan adanya kepastian pasar dan dukungan investor, petani siap kembali mengelola kebun mereka,” ujarnya.
Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Kepulauan Yapen. Jika satu keluarga rata-rata terdiri dari lima hingga enam orang, maka kebangkitan kakao diperkirakan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ribuan warga.
Menutup rapat, Billy Gracia Mambrasar menegaskan pihaknya akan bergerak cepat menghubungkan Pemkab Kepulauan Yapen dengan jaringan pembeli dalam dan luar negeri. Rapat lanjutan direncanakan berlangsung pada awal Februari 2026, dengan agenda pengiriman sampel kakao Yapen ke Jakarta untuk presentasi langsung kepada calon investor dan pembeli.
“Ini momentum kebangkitan kakao Yapen. Kita ingin kakao kembali menjadi komoditas unggulan Papua yang berdaya saing global,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini mampu menghidupkan kembali kakao sebagai “emas hijau” Kepulauan Yapen, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (*)
