Serui, – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Harold Wenno, memimpin apel gabungan ASN di halaman kantor bupati, Jumat (7/11/2025).
Dalam arahannya, Plt Sekda menyoroti sejumlah hal penting terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 serta koordinasi antar perangkat daerah.
Ia menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menerima pagu indikatif untuk penyusunan RKA 2026 yang bersumber dari DAU, DAK, Otsus, dan TKD.
Namun, pagu tersebut mengalami penurunan sebesar 12,68 persen dengan total Rp937 miliar, dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1,064 triliun, terjadi penurunan sekitar Rp129 miliar di tahun 2026.
“Penurunan ini harus menjadi perhatian bersama. OPD perlu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” ujar Wenno.
Ia juga mengingatkan agar seluruh OPD segera menuntaskan penyusunan RKA paling lambat 10 November 2025.
Dalam beberapa evaluasi sebelumnya, ditemukan masih adanya kekeliruan dalam penggunaan akun rekening belanja, seperti belanja jasa yang dimasukkan ke belanja modal, dan sebaliknya.
“Saya minta perhatian para pimpinan OPD, kasubag program, serta rekan-rekan yang menginput di SIPD agar lebih teliti. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi,” tegasnya.
Terkait capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, hingga 6 November 2025 posisi Kabupaten Kepulauan Yapen masih berada di urutan 8, di bawah Waropen (9) dan Mamberamo Raya (7).
Harold Wenno meminta agar pimpinan OPD dapat memberdayakan staf untuk memenuhi kewajiban administrasi dengan baik.
Selain itu, ia menyoroti keterlambatan sejumlah OPD dalam menyerahkan dokumen kepada BPK RI. Dari 30 OPD, baru 18 OPD yang telah menyerahkan dokumen, sementara 12 OPD dan 17 distrik belum menyelesaikannya.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Waktu kita terbatas, jadi mohon perhatian serius agar semua dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan,” katanya.
Wenno juga menyoroti lemahnya komunikasi dan koordinasi di antara pegawai. Ia berharap seluruh jajaran dapat memperbaiki hubungan kerja, baik antara atasan dan bawahan maupun sesama rekan kerja.
“Kurangnya komunikasi dan kerja sama ini melemahkan kita semua. Mari kita benahi bersama,” ajaknya.
Di kesempatan yang sama, Plt Sekda menyampaikan hasil pertemuannya dengan Ombudsman RI Perwakilan Papua, yang meminta agar Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial segera melengkapi dokumen yang diminta.
“Jika tidak, nilai kepatuhan Kepulauan Yapen akan turun. Kita berada dalam kondisi sulit, tetapi dengan komunikasi yang baik, semua bisa kita lewati bersama,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Wenno juga menyinggung terkait Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB).
Ia meminta kasubag keuangan dan bendahara untuk segera memproses agar ASN menerima TPB. (*)
