Jayapura – Gubernur Papua Matius Fakhiri mendorong kolaborasi antarpemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (30/10/2025).
Fakhiri menyebut, meski pengeluaran riil per kapita masyarakat Papua naik menjadi Rp11,037 juta per tahun atau meningkat 2,69 persen, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Kota Jayapura sudah berada pada kategori “Sangat Tinggi” dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara Kabupaten Mamberamo Raya masih berada di kategori “Rendah.”
“Disparitas ini mencerminkan tantangan nyata yang menuntut kerja keras, inovasi, dan keberpihakan kita dalam memastikan hasil pembangunan dirasakan merata di seluruh pelosok Papua,” ujar Fakhiri dalam sambutannya.
Ia menyebut arah pembangunan Papua bertumpu pada visi besar “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.”Untuk mewujudkan visi itu, pemerintah provinsi menetapkan lima misi utama, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel hingga percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Fakhiri juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai kunci keberlanjutan pembangunan.
Ia memberikan apresiasi kepada para kepala daerah yang telah menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan menjaga stabilitas inflasi di wilayah masing-masing.
Selain itu, ia juga menyebut peran Forkopimda serta instansi vertikal yang ikut mendukung program strategis seperti pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
Fakhiri meminta agar setiap program daerah dijalankan dengan koordinasi lintas sektor agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia secara khusus menugaskan kepala daerah untuk memperkuat peran Tim Penggerak PKK dan Posyandu di tingkat kampung dalam penanganan stunting karena mereka menjadi garda terdepan pelayanan sosial dasar.
“Momentum positif ini harus dijaga dengan sinergi nyata antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat,” katanya. Fakhiri menilai keberhasilan pembangunan Papua sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menugaskan Bapperida Papua untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari bupati dan wali kota. Usulan daerah akan disatukan dalam kesepakatan bersama sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua yang terpadu dan berkelanjutan.
Fakhiri menutup sambutannya dengan ajakan untuk memperkuat komitmen bersama membangun Papua yang maju, damai, dan berintegritas. “Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada rakyat dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya. *
