Serui – Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, memimpin apel gabungan Jumat pagi yang dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam arahannya, Wabup menyoroti program kampung nelayan serta mengklarifikasi isu pendidikan yang sempat ramai diberitakan.
Wabup menyampaikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) terkait pakaian dinas dan tata naskah dinas sudah dapat diakses melalui (Ortal). Ia meminta seluruh ASN untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Usai apel, seluruh OPD diminta kembali ke instansi masing-masing untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan halaman kantor dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Setelah apel kita kembali ke OPD dan kerja bakti. Jangan banyak alasan, artinya kita semua sama-sama kerja. Hal-hal teknis lainnya nanti pimpinan OPD yang mengkondisikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga meminta dukungan doa bagi langkah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang tengah melakukan terobosan di sektor perikanan.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 7 kampung nelayan telah siap, dan kini bertambah 16 kampung lagi, sehingga total menjadi 23 kampung nelayan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Kita berharap teman-teman perikanan mendukung seluruh program ini agar berjalan maksimal. Apa yang dilakukan kepala dinas merupakan instruksi langsung dari Bupati,” ujarnya.
Wabup turut menyoroti laporan masyarakat terkait kartu nelayan yang seharusnya diberikan secara gratis, namun diduga ada oknum yang mematok biaya hingga Rp100 ribu.
“Kartu nelayan itu gratis. Jangan ada yang bermain dan memanfaatkan masyarakat. Kita tidak boleh kerja seperti itu, karena masyarakat kita masih susah,” tegasnya.
Terkait isu pendidikan, Wabup menanggapi pemberitaan yang menyebutkan 60 persen anak-anak Yapen yang naik kelas tapi belum bisa membaca.
Ia menilai pemberitaan tersebut tidak tepat dan berpotensi mencoreng nama baik pemerintah daerah.
Diketahui bahwa Yayasan Rumsram bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, melakukan survei di 10 Sekolah Dasar dan terdapat 60 persen anak kelas 1, 2, 3 belum bisa membaca, menulis dan berhitung.
“Saya kira berita itu tidak betul sehingga saya langsung komplain. Bahasanya sangat mencoreng wajah pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan insan pers agar menyajikan berita secara profesional dan proporsional.
“Kalau kita buat berita, judulnya harus sesuai dengan isinya. Jangan karena ingin berita naik, lalu mencoreng wajah pemerintah daerah, apa pun alasannya,” tandas Wabup
“Tidak semua di Yapen. 60 persen itu hanya beberapa sekolah yang disurvei” ujar Wakil Bupati.
Apel gabungan tersebut menjadi wadah penyampaian komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor perikanan, menjaga pelayanan publik tetap bersih, serta membangun komunikasi yang sehat dengan media dan masyarakat demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen. (*)
