Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menghadiri pertemuan strategis pengembangan komoditas kakao Papua yang mempertemukan 21 investor Eropa dengan tiga pemerintah daerah penghasil kakao, yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan.
Forum yang digelar di Hotel Shalva, Jakarta, tersebut difasilitasi oleh Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Sumule Tumbo.
Agenda utama pertemuan membahas strategi pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor kakao Papua ke pasar global, sekaligus membangun ekosistem investasi terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sebagai bagian dari penguatan diplomasi ekonomi, pertemuan ini turut menghadirkan perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Norwegia, dan Kedutaan Besar Prancis. Kehadiran tiga negara dengan tingkat konsumsi cokelat tinggi tersebut mencerminkan besarnya minat pasar Eropa terhadap kakao berkelanjutan asal Papua.
Forum ini juga dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi produktif Papua melalui komoditas unggulan.
Dalam wawancaranya, Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan sektor kakao merupakan bagian dari implementasi kebijakan Otonomi Khusus melalui konsep Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
“Untuk Papua Produktif dibutuhkan langkah nyata. Pertemuan ini mempertemukan langsung pemerintah daerah dan pelaku usaha agar proses masifikasi dan pengembangan kakao berjalan konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan model kolaborasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Tanah Papua.
Sementara itu, Sumule Tumbo menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung koordinasi lintas daerah dan penguatan ekonomi produktif dalam kerangka Otonomi Khusus.
“Kakao merupakan komoditas strategis bernilai tambah tinggi. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat sinergi agar potensi ini dapat berkembang optimal,” jelasnya.
Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut.
Menurutnya, kakao telah menjadi bagian dari sejarah ekonomi Kepulauan Yapen sejak masa kolonial. Namun dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, pengembangannya belum berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga potensi besar yang dimiliki belum sepenuhnya tergarap optimal.
“Saat ini terdapat sekitar 2.065 petani kakao di Yapen. Jika sektor ini kembali dikembangkan secara serius, maka para petani akan memiliki kepastian kesejahteraan,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti komitmen pertemuan ini melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produksi, serta membuka ruang kemitraan investasi yang berkelanjutan.
Dari sisi investor, Fitrian Adriansyah, Impact Director ADM Capital, menilai tiga kabupaten tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam satu ekosistem kakao terintegrasi.
“Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan sangat potensial dikembangkan sebagai satu ekosistem kakao bersama, bahkan memungkinkan menjadi trading hub,” ujarnya.
Selain ADM Capital, forum ini juga dihadiri IDH Sustainable Trade Initiative – Indonesia, Cocoa Sustainable Partnership (CSP), serta Rikolto dan pelaku industri kakao lainnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor internasional, dan mitra pembangunan untuk mendorong hilirisasi, peningkatan ekspor, serta kesejahteraan petani kakao Papua.
Bagi Kabupaten Kepulauan Yapen, forum ini membuka babak baru kebangkitan kakao sebagai komoditas unggulan daerah, sekaligus memperkuat implementasi Otonomi Khusus melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
