Serui — Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, memimpin apel gabungan ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bertempat halaman Kantor Bupati, Senin (27/10/2025). Apel ini diikuti para Asisten, pimpinan OPD, kepala distrik, kepala kelurahan, serta pejabat eselon III dan IV.
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan tiga poin penting berkaitan dengan disiplin pegawai, kewaspadaan terhadap HIV/AIDS, serta efisiensi dan ketertiban pengelolaan anggaran daerah.
Bupati menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab seluruh ASN dan P3K dalam menjalankan tugas kedinasan, termasuk mengikuti apel pagi secara rutin.
Ia meminta setiap pimpinan OPD untuk memastikan kehadiran stafnya dan mengetahui kondisi bawahannya.
“Jangan sampai ada staf yang sakit atau ada hal yang lain tanpa sepengetahuan pimpinannya. Kehadiran adalah bentuk tanggung jawab dan disiplin ASN maupun P3K,” tegas Bupati.
Bupati menambahkan, kehadiran akan menjadi indikator utama dalam evaluasi perpanjangan kontrak P3K lima tahunan, sehingga absensi ASN dan P3K akan dipisahkan demi penilaian yang objektif.
Poin ke dua Bupati juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah mencapai 2.962 kasus, menempatkan Yapen pada peringkat keempat di Provinsi Papua.
“Angka ini cukup tinggi. Ibarat gunung es, yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil. Karena itu, mari kita semua waspada dan bertanggung jawab terhadap perilaku hidup,” ujar Bupati.
Bupati meminta Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, serta Bappeda untuk memperkuat koordinasi dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Ia juga mengingatkan agenda penting pada hari tersebut, yakni kegiatan DP3AKB, reses Anggota DPR RI Bapak Tony Tesar, serta penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI di beberapa dinas. Semua OPD diminta menyiapkan data dan dokumen dengan baik.
Dalam poin ketiga, Bupati menjelaskan kondisi keuangan daerah yang menurun signifikan. Tahun depan, APBD Kabupaten Kepulauan Yapen berkurang, akibat penurunan di berbagai sumber dana, termasuk DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otsus.
“Kita akan fokus pada pembayaran gaji ASN dan P3K serta pelayanan dasar. Sementara bantuan sosial, keagamaan, dan hibah kemungkinan besar tidak dapat dialokasikan lagi,” jelasnya.
Bupati menegaskan agar OPD yang tidak tertib administrasi dan pengelolaan keuangan tidak diprioritaskan anggarannya, serta meminta seluruh pimpinan melakukan rekonsiliasi aset agar tata kelola keuangan berjalan tertib dan transparan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya meningkatkan kompetensi dan kemampuan ASN, terutama generasi muda.
“ASN muda harus rajin belajar dan menguasai teknologi. Pemerintahan kini menuju sistem digital, jangan sampai kita tertinggal,” pesan Bupati.
Bupati menutup arahannya dengan ajakan untuk tetap semangat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
