KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui -Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung sehari di Gedung Silas Papare Serui ini resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Oktovianus Ayorbaba, SE, S.Sos, M.Si, yang mewakili Bupati Kepulauan Yapen.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat undang-undang yang mengharuskan perencanaan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, lanjutnya, telah melakukan penyelarasan dan penajaman terhadap berbagai usulan masyarakat.
“Seluruh usulan akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah serta urgensi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada arah pembangunan tahun 2027 dalam RPJMD,” ujar Plh Sekda saat membacakan sambutan Bupati. Ia juga berharap seluruh peserta aktif memberikan saran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan RKPD 2027.
Sekretaris Panitia dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Setelah forum ini, tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus), Musrenbang Provinsi, hingga Musrenbang Nasional.
Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbang ini adalah untuk menyepakati program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja, menyelaraskan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta memastikan kesesuaian program dan kegiatan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total usulan masyarakat yang masuk mencapai 1.189 usulan, ditambah 293 pokok pikiran (pokir) DPRK yang telah dibahas dalam forum OPD. Dari jumlah tersebut, 448 usulan berasal dari bidang infrastruktur. Sementara itu, 355 usulan bidang sosial budaya mengerucut menjadi 121 usulan prioritas, dan 288 usulan bidang ekonomi disaring menjadi 185 usulan.
Secara keseluruhan, terdapat 794 usulan prioritas serta 239 pokok pikiran DPRK yang dibahas dalam Musrenbang ini untuk penyempurnaan RKPD Tahun 2027. Saat ini, proses Musrenbang berada pada tahap verifikasi usulan masyarakat dan pokir dewan oleh OPD melalui sistem perencanaan terintegrasi, termasuk penginputan rencana awal tahun 2027.
Peserta Musrenbang terdiri dari delegasi 17 distrik dan 5 kelurahan, serta perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perempuan. Hadir pula narasumber dari unsur pimpinan dan anggota DPRK, Tim Asistensi Bapperida Provinsi Papua, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya untuk menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, selaras, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan pada tahun 2027.
