Reporter : Andrew Woria
Serui – Merasa belum puas dengan hasil pengumuman CPNS 2018, sebanyak 23 tenaga perawat yang terdiri dari tenaga BHC, tenaga kontrak di rumah sakit umum daerah Serui dan sejumlah Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Yapen, pada hari senin sore, 03 Agustus 2020 melakukan tatap muka secara langsung dengan Bupati Kepulauan Yapen di gedung Silas Papare, Serui.
Bupati Kepulauan Yapen dalam kesempatannya menjelaskan bahwa, ia bersyukur atas komunikasi yang baik yang berjalan saat ini. Yang mana 23 perawat atau tenaga kesehatan ini, meminta waktu kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan secara langsung tentang kelulusan CPNS formasi 2018.
“Kami merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik ini atau anak-anak, yang merasakan mereka ada yang sudah cukup lama sebagai tenaga kontrakan BHC, yang kita kontrak kurang lebih 100 orang kita tempatkan, untuk memberikan pelayanan di kampung-kampung, dan kita berharap mereka-mereka inilah yang diprioritaskan diterima sebagai PNS, karena mereka telah membuktikan bahwa mereka telah bekerja dengan baik, di kampung-kampung.” ungkap Bupati.
Bupati Tonny menjelaskan bahwa dirinya bersama Sekretaris Daerah dan kepala Badan Kepegawaian Daerah, memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam memutuskan siapa yang akan diterima sebagai PNS, walaupun diketahui bahwa pemerintah pusat telah memberikan kewenangan tersebut kepada masing-masing Kabupaten untuk menetapkan. Menurutnya ini adalah dua situasi yang sangat sulit untuk diputuskan, karena begitu kewenangan diberikan kepada pemerintah Kabupaten untuk memasukkan format penerimaan, maka secara otomatis akan muncul sesuai dengan rangking tertinggi yang ada. Sehingga jika ke-23 tenaga kesehatan ini memiliki nilai dibawah dari rangking tertinggi ini, maka pada tambahan formasi pun tidak bisa mengakomodir mereka, tuturnya.
Dari pertemuan tersebut, Bupati mengatakan bahwa dalam beberapa waktu dekat ini, akan melakukan pertemuan di Jakarta serta akan mengusulkan hal ini kepada Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional, agar dalam penerimaan tahun 2021 nanti, secara khusus diberikan nilai khusus pada kompetensi seleksi angka kompetensi dasar, karena mereka telah membuktikan pengabdiannya. Dijelaskan Bupati bahwa secara keseluruhan pemerintah daerah melihat kekecewaan yang cukup dari para pelamar CPNS terutama orang asli Papua, dimana kebijakan pemerintah daerah memberikan kuota penerimaan sebesar 70% untuk Orang Asli Papua dan 30% untuk Orang Non Papua. Namun dalam realitanya tidak bisa terpenuhi 70% OAP, karena pada bidang khusus seperti Dokter, tenaga apoteker, tidak ada yang mendaftar padahal dibutuhkan khusus OAP untuk ada di puskesmas-puskesmas dalam rangka untuk menghidupi akreditasi dari Kementerian Kesehatan agar setiap Puskesmas dapat terakreditasi. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan menjadi 61 % Orang Asli Papua dan 39 % Orang Non Papua. Sehingga Bupati mengajak kembali kepada anak-anak Asli Papua yang berprofesi sebagai dokter, maupun apoteker untuk bisa mendaftar pada formasi CPNS 2021 mendatang. Berbeda jika dibandingkan pada penerimaan guru yang dialokasikan sebesar 50% Orang Asli Papua dan 50% Orang Non Papua. Hal tersebut dimaksudkan karena guru-guru berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Pertemuan 23 orang tenaga medis ini, berlangsung dengan tertib dan aman yang dihadiri juga oleh Sekertaris Daerah, Alexander Nussy, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Zakarias Sanuari, Asisten III Setda, Erny Tania, Kadinkes, Karolus Tanawani, serta Direktur RSUD Serui, dr. Jhony B. Abaa.
(Foto dan video : Robby Mesak)
