Bupati kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos : Tugas guru-guru ini mulia, harus jadi contoh yang baik, jangan kita jadikan anak-anak sekolah jadi tameng atau sandra untuk menuntut pembayaran.
Poom – Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Erny Tania, S.IP, Kadis pendidikan dan kebudayaan Kepulauan Yapen, SaskarPaiderouw, Kadis Perikanan Daniel Reba disambut Kepala Distrik Poom, Darso, SH. Pertemuan ini berlangsung di sekolah 1 atap Poom 1, distrik Poom, Kepulauan Yapen, pada hari Senin, 18/11/2019.
Kepala Distrik Poom, Darso dalam arahannya mengatakan bahwa dirinya berterima kasih, atas kehadiran Bupati di Poom, namun dia juga memohon maaf karena Bupati boleh hadir untuk menyelesaian persoalan yang terjadi di SMP 1 atap, dirinya menjelaskan bahwa permasalahan di SMP 1 atap diluar wewenangnya sehingga kehadiran Bupati dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Persoalan pemalangan terjadi ketika kepala sekolah SMP Poom mempertanyakan tunjangan khusus 3T oleh kementrian pendidikan, yang berlanjut dengan penunjukan ibu Mirino sebagai kepala sekolah, yang juga menuai protes warga Poom, dimana warga meminta agar kepala sekolah harus orang asli Poom, sehingga tidak ada lagi permasalahan.
Dalam penjelasan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Saskar Paiderouw menjelaskan bahwa Poom memiliki guru PNS sebanyak 4 orang, dimana sejak april 2019, banyak guru yang melakukan protes terkait tunjangan dari direktorat pengelola guru. Tidak semua guru menerima tunjangan khusus, dikarena kan jumlah guru penerima terbatas dan ditentukan langsung kementrian.
Bupati, Tonny menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan dari media masa, terkait tunjangan guru selama 3 tahun yang tidak diterima, yang merupakan tunjangan khusus guru guru 3T. Dirinya mempertanyakan keterlibatan guru, kepala sekolah dan orang tua, yang mendukung pemalangan sekolah tersebut,
“Orang tua punya harapan bagi anak-anak, baru kenapa sekolahnya ditutup, apa betul orang tua setuju anak-anak diliburkan sekolah, saya yakin tidak setuju karena setiap orang tua ingin anak-anaknya sekolah setinggi-tingginya.”
Bupati mempertanyakan kepentingan kepala sekolah dalam memberikan dukungan pemalangan sekolah. Dirinya meminta kepada guru-guru untuk sadar dan berpikir hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan tidak boleh menarik SPP, selain itu Bupati juga meminta dukungan semua elemen masyarakat untuk mendukun program pendidikan di poom.
Sementara itu dalam kesempatan diskusi, Alex Kapitarau, warga Poom meminta agar sekolah dan pendidikan harus tetap berjalan, hal yang sama juga disampaikan oleh Yanes Beroperai selaku wakil kepala sekolah.
(Jur : Andrew Woria/ foto : Andrew Woria)
