KEPYAPENKAB. GO. ID, SERUI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Jumat (20/11/2026), bertempat di Gedung Silas Papare Serui.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan, lokasi fokus, serta strategi penanggulangan kemiskinan secara efektif, terpadu, dan menyeluruh.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Ahli Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Adi S. Subandrio, S.AP., MPA dan Amirudin, S.IP., Master of Economics of Development.

Dalam laporan panitia, Sekretaris Bapperida Kabupaten Kepulauan Yapen, Justly Tanawani, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen RPKD Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Ia menjelaskan, penyusunan dokumen tersebut telah melalui sejumlah tahapan, termasuk observasi dan wawancara mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang dilaksanakan pada 15–18 September 2026.
Menurutnya, penyampaian laporan akhir ini bertujuan memperoleh masukan, saran, dan penyempurnaan substansi dokumen dari perangkat daerah maupun para pemangku kepentingan terkait.
Setelah tahapan tersebut selesai, proses selanjutnya adalah penetapan melalui Peraturan Bupati serta tindak lanjut rencana aksi setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim FISIPOL Universitas Gadjah Mada serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RPKD tersebut.
Wabup Roi mengatakan, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 28 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya langkah penanganan yang lebih serius, terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, keberadaan dokumen RPKD Tahun 2025–2029 sangat penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Ia berharap dokumen tersebut mampu mengintegrasikan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa dokumen RPKD tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi harus menjadi instrumen kerja yang benar-benar dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat
“Khususnya bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” tegasnya.
Melalui penyampaian laporan akhir ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas perangkat daerah sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.







