JAYAPURA – Ancaman HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan, menyusul peningkatan kasus yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan generasi mendatang.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, saat audiensi bersama Pemerintah Provinsi Papua di ruang rapat kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua, lantai III Gedung Kantor Gubernur Papua, Rabu (11/11/2026).
Kedatangan rombongan Pemkab Yapen diterima langsung Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yohanes Walilo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Beeri I.S. Wopari, serta Inspektur Provinsi Papua Danny Korwa.
Wabup Roi Palunga yang juga menjabat Ketua Harian KPA Kepulauan Yapen hadir bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dr. Andi Raya Sarjatno, yang juga Sekretaris KPA, serta jajaran Humas Pemda dan Dinas Kesehatan Yapen.
Dalam audiensi tersebut, dr. Andi Raya Sarjatno memaparkan perkembangan data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan data kumulatif hingga September 2026, tercatat sebanyak 3.327 kasus, terdiri dari 2.463 kasus HIV dan 864 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut, 494 orang dilaporkan telah meninggal dunia, sementara 2.833 lainnya masih hidup.
Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 116 kasus dibandingkan data kumulatif Juni 2026 yang tercatat sebanyak 3.211 kasus.
Wakil Bupati Roi Palunga mengaku prihatin dengan perkembangan tersebut. Ia mengingatkan bahwa persoalan HIV/AIDS bukan hanya menyangkut angka kasus, tetapi juga menyangkut masa depan keluarga dan keberlangsungan generasi di Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Saya sangat miris karena ada generasi yang bisa terputus. Kita melihat ada keluarga yang masih memiliki mama dan bapak, tetapi anak-anak mereka meninggal satu per satu akibat HIV/AIDS. Jangan sampai ke depan, kalau tidak segera kita antisipasi, generasi di Kabupaten Kepulauan Yapen benar-benar terputus,” ungkapnya.
Menurut Roi, peningkatan temuan kasus juga dipengaruhi oleh pemeriksaan aktif yang dilakukan puskesmas di setiap distrik. Namun, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih luas karena Yapen juga menjadi daerah transit bagi masyarakat dari Kabupaten Waropen dan Mamberamo Raya.
Karena itu, ia berharap penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tetapi mendapat dukungan dan keterlibatan Pemerintah Provinsi Papua serta seluruh sektor terkait.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan pemerintah provinsi agar bersama-sama mengambil langkah nyata untuk menanggulangi HIV/AIDS yang saat ini semakin memprihatinkan di Yapen,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Wabup menyampaikan sejumlah usulan, di antaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat provinsi dan kabupaten, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) lintas sektor, serta pembentukan Duta Edukasi HIV/AIDS dari kalangan pelajar SMP dan SMA.
Menurutnya, keterlibatan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya diperlukan agar edukasi serta pencegahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Ia juga menyoroti masih adanya orang dengan HIV yang belum bersedia menjalani pengobatan antiretroviral (ARV) secara rutin. Pemerintah, menurutnya, perlu memperkuat pendekatan edukasi, pendampingan, dan pelayanan agar pasien bersedia menjalani pengobatan dengan tetap menghormati hak-hak mereka.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada ibu hamil dengan HIV agar mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan medis sehingga risiko penularan dari ibu kepada anak dapat ditekan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang datang menyampaikan langsung kondisi penanggulangan HIV/AIDS di daerah tersebut.
Aryoko menilai pembentukan Satgas dan PKS lintas sektor dapat menjadi langkah awal yang perlu segera ditindaklanjuti. Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara KPA Provinsi Papua dan KPA kabupaten/kota, termasuk dukungan regulasi serta anggaran agar program penanggulangan dapat berjalan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa cita-cita mewujudkan Papua Cerah dan Papua Sehat harus berjalan seiring dengan upaya melindungi kesehatan generasi muda. Jangan sampai harapan membangun generasi yang sehat justru berhadapan dengan kenyataan meningkatnya ancaman penyakit.
Dari sisi pelayanan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Beeri I.S. Wopari, menyampaikan bahwa penguatan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) terus dilakukan. Jumlah titik layanan yang sebelumnya satu telah dikembangkan menjadi 11 titik layanan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga akan mengkaji kebutuhan dukungan pemeriksaan Viral Load bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memantau jumlah virus HIV dalam darah sekaligus melihat respons pasien terhadap pengobatan ARV.
Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua menilai data kasus berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur perlu dianalisis lebih mendalam, khususnya pada kelompok perempuan. Pemilahan antara ibu rumah tangga dan kelompok perempuan lainnya diperlukan agar program pencegahan dan penanganan dapat disusun lebih tepat sasaran.
Dalam pembahasan tersebut, perhatian juga diarahkan pada penguatan edukasi HIV/AIDS di sekolah, perkantoran, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Materi sosialisasi mencakup pencegahan penularan, pemeriksaan HIV, penggunaan kondom secara benar, serta pentingnya kepatuhan menjalani pengobatan ARV.
Pemerintah juga didorong mengambil peran dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS agar mereka tidak takut melakukan pemeriksaan maupun mengakses layanan kesehatan.
Sementara itu, mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk Kabupaten Kepulauan Yapen disebut akan diaktifkan dalam waktu dekat. Pengoperasian fasilitas tersebut diharapkan memperkuat pelayanan pemeriksaan kesehatan di daerah.
Melalui audiensi ini, Pemkab Kepulauan Yapen berharap dukungan Pemerintah Provinsi Papua dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi, penguatan layanan kesehatan, regulasi, dan dukungan anggaran. Langkah bersama tersebut diharapkan mampu menekan laju penularan HIV/AIDS sekaligus melindungi generasi Papua menuju terwujudnya Papua Cerah dan Papua Sehat. (**)
