KEPYAPENKAB. GO. ID, SERUI – Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) segera membenahi berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kondisi fasilitas sekolah di kampung, pendataan dan pelantikan guru, hingga tata kelola serta pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal tersebut disampaikan Bupati Benyamin Arisoy dalam rapat bersama jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt. Asisten I Setda, Plh. Sekda, serta Kasubag Perencanaan BKAD.
Dalam rapat tersebut, Bupati mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima laporan mengenai kondisi siswa di Distrik Ampimoi yang terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai karena keterbatasan fasilitas sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran Dinas Pendidikan, khususnya para pejabat yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelayanan pendidikan.
“Beberapa waktu lalu saya mendapat laporan, di Ampimoi murid-murid duduk belajar di lantai. Ini memalukan. Kalau saya sebagai kepala dinas dan Bupati sudah menyampaikan persoalan seperti ini, berarti ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Ia meminta setiap tingkatan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Kepala dinas harus mengawasi kepala bidang, sementara kepala bidang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepala seksi.
Bupati juga menyoroti lambannya proses pendataan dan pelantikan guru yang hingga kini belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia meminta persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan BKPSDM dan Sekda agar prosesnya dapat dipercepat.
Selain itu, masing-masing bidang diminta menyampaikan laporan lengkap mengenai kondisi sekolah-sekolah di kampung, termasuk berbagai kebutuhan dan persoalan yang harus segera ditangani.
Bupati juga mengingatkan agar perencanaan program pendidikan tidak hanya disusun berdasarkan laporan administratif, tetapi harus didahului dengan pengecekan langsung kondisi di lapangan.
“Jangan membuat rencana tanpa mengecek kondisi di lapangan. Cek dulu kondisi sebenarnya, sehingga perencanaan yang dibuat benar-benar representatif. Saya sendiri akan mengunjungi distrik dan kampung-kampung,” ujarnya.
Terkait persiapan pelaksanaan Pesparawi tahun 2028, Bupati meminta sekolah-sekolah yang nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal peserta agar mulai diperhatikan dan dibenahi.
Dalam kesempatan itu, Bupati secara tegas menyoroti tindakan jajaran Disdikpora yang mengubah arahan dan kebijakan yang telah disampaikannya, khususnya terkait usulan program
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan daerah sehingga tidak boleh diubah sepihak oleh perangkat daerah tanpa koordinasi dan alasan yang jelas.
“Saya sudah minta di perubahan yang lalu, tetapi semua yang saya bicarakan itu diubah semua oleh dinas. Kamu siapa, jadi kamu siapa, sehingga bisa mengubah apa yang saya bicarakan? Kebijakan itu dari sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu ada di saya,” tegas Benyamin.
Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti tata kelola dana BOS, khususnya pola pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang selama ini dinilai masih bergantung pada pihak tertentu.
Ia meminta Dinas Pendidikan menyelenggarakan rapat koordinasi atau rapat teknis bagi para kepala sekolah dan guru terkait mekanisme pengelolaan dana BOS, termasuk pemahaman terhadap petunjuk teknis dan tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Menurutnya, pengelolaan dana sekolah tidak boleh terus-menerus diserahkan kepada satu orang yang menangani administrasi dan laporan pertanggungjawaban untuk banyak sekolah sekaligus. Pola tersebut harus dihentikan karena tidak mendorong peningkatan kemampuan dan pengetahuan pihak sekolah dalam mengelola anggaran.
“Kita ini aparatur punya tugas membangun komitmen dan pengetahuan supaya semua orang tahu dan mengerti bagaimana mempertanggungjawabkan dana yang dikelola. Tidak boleh hanya dimiliki satu orang. Sudah saatnya kita tidak bekerja lagi dengan model-model seperti itu,” tegasnya.
Bupati menambahkan, kewenangan yang diberikan melalui jabatan harus dimanfaatkan untuk menjalankan otoritas dan tanggung jawab pekerjaan secara benar. Karena itu, setiap pejabat dan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan diminta memahami tugasnya, bekerja sesuai kewenangan, serta bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan program.
Melalui rapat tersebut, Bupati meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan dan menyampaikan laporan konkret agar berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat ditangani secara terarah dan tidak terus berulang.
