KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui – Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, mendatangi SMK YPK TIK Serui, Rabu (8/7/2026), untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait biaya pengadaan seragam sekolah yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 juta pada proses penerimaan peserta didik baru.
Dalam kunjungannya, Wakil Bupati berdialog langsung dengan pihak sekolah dan para orang tua guna memperoleh penjelasan mengenai informasi yang beredar di masyarakat.
Roi Palunga mengatakan, berdasarkan hasil klarifikasi, biaya tersebut bukan merupakan biaya pendaftaran maupun persyaratan wajib agar calon siswa dapat diterima di sekolah. Pengadaan seragam disediakan oleh pihak penyedia dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap.
“Setelah kami konfirmasi, ini bukan sesuatu yang wajib untuk diterima di sekolah. Namun saya meminta pihak sekolah agar kembali mengevaluasi harga seragam. Jangan mencari keuntungan, tetapi bagaimana bisa membantu anak-anak dan meringankan beban orang tua,” ujar Roi.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat direvisi sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pembelian seragam menjadi syarat wajib untuk diterima sebagai siswa baru.
“Saya juga berharap pihak sekolah tidak mempersoalkan adanya laporan dari masyarakat. Jadikan ini sebagai masukan untuk segera mengevaluasi dan mencari solusi terbaik bagi orang tua maupun siswa,” katanya.
Selain itu, Wakil Bupati meminta agar orang tua diberikan kebebasan membeli seragam di luar toko yang ditunjuk sekolah apabila memperoleh harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, yang terpenting adalah siswa dapat mengikuti proses belajar tanpa terbebani biaya yang tinggi.
Roi Palunga menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah guna memastikan proses penerimaan peserta didik baru tidak memberatkan masyarakat.
“Kami akan mengecek sekolah-sekolah lainnya agar tidak ada orang tua yang merasa terbebani dalam proses pendaftaran siswa baru,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMK YPK TIK Serui, Vivi Mamoribo, menjelaskan bahwa pihak sekolah tidak memungut biaya pendaftaran kepada calon siswa.
Menurutnya, pengadaan seragam bukan dikelola oleh panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), melainkan oleh unit penyedia jasa atau toko yang selama ini menyiapkan kebutuhan perlengkapan siswa.
“Panitia SPMB hanya menyampaikan informasi kepada orang tua. Pembelian seragam bukan dikelola panitia penerimaan, dan hari ini kami juga telah menggelar rapat bersama seluruh orang tua siswa baru untuk memberikan penjelasan,” ujarnya.
Vivi menjelaskan, sebagai Sekolah Menengah Kejuruan, SMK memiliki unit produksi atau unit penyedia jasa yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui Dana BOS.
Sebelumnya, penyediaan seragam dilakukan melalui komite sekolah. Namun, setelah adanya kebijakan pemerintah daerah, mekanisme tersebut dialihkan kepada unit penyedia jasa yang bertugas menyediakan perlengkapan siswa berdasarkan kesepakatan bersama komite sekolah pada periode sebelumnya.
“Tujuan kami bukan membebani orang tua, tetapi membantu menyediakan kebutuhan siswa terlebih dahulu. Harga yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan sebelumnya bersama komite sekolah,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa sekolah tidak mengenakan biaya pendaftaran kepada calon peserta didik. Ke depan, pihak sekolah akan lebih intensif melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait mekanisme pengadaan seragam dan berbagai informasi lainnya.
“Kami berharap apabila ada hal-hal yang belum dipahami, orang tua dapat langsung menanyakan kepada pihak sekolah sehingga kami bisa memberikan penjelasan yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tutup Vivi Mamoribo.
