KEPYAPENKAB.GO.ID, Serui – Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, M.Si, menghadiri arahan audit terinci yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua di Gedung Silas Papare, Serui 07/04/2026
Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala distrik, bendahara barang, bendahara keuangan, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam arahannya, BPK RI menegaskan agar seluruh pimpinan OPD dan jajaran terkait bersikap kooperatif serta aktif memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selama proses pemeriksaan audit terinci keuangan dan aset daerah berlangsung. Hal itu dinilai penting sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan dan aset di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Tim BPK RI juga membuka ruang konsultasi bagi OPD yang mengalami kendala atau belum memahami mekanisme pelaporan. Selama kurang lebih 40 hari berada di Serui, OPD diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta pendapat dan saran langsung dari auditor.
Bupati Benyamin Arisoy dalam kesempatan itu menegaskan agar seluruh pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat tugas selama audit berlangsung. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini harus menjadi perhatian bersama dan dipahami oleh seluruh unsur perangkat daerah.
Menurut Bupati, pemahaman teknis terkait manajemen keuangan dan pengelolaan aset selama ini masih terpusat pada sebagian kecil aparatur di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara sebagian pimpinan OPD dinilai hanya memberikan gambaran umum, sedangkan teknis pelaporan dikerjakan oleh bidang keuangan dan aset.
“Pola ini harus kita ubah. Semua pimpinan OPD harus memahami dan mampu mengerjakan laporan keuangan dan laporan asetnya sendiri,” tegasnya.
Ia berharap, dengan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas di setiap OPD, laporan keuangan dan aset daerah ke depan dapat disusun lebih tertib dan rapi. Bupati juga menekankan pentingnya membangun sistem yang berkelanjutan agar siapa pun pemimpin yang melanjutkan pemerintahan nantinya tetap dapat menjalankan tata kelola keuangan dan aset secara profesional dan akuntabel.
