Serui – Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menghadiri resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-80 dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Serui, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menjadi puncak rangkaian perayaan yang digelar para guru di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dalam laporan panitia, Plt. Kepala SMP Negeri 2 Serui, Sely Pihahei, menyampaikan bahwa sejumlah lomba dan pertandingan turut memeriahkan peringatan HUT PGRI tahun ini. Beberapa kegiatan yang digelar antara lain volly campuran dengan 20 peserta, futsal 19 peserta, serta lomba vokal grup dengan 7 peserta. Semua kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.
Ketua PGRI Kepulauan Yapen, Philipus Wairara, M.Pd., M.Hum, dalam sambutannya menegaskan bahwa PGRI telah berkiprah selama 80 tahun sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan, sekaligus wadah perjuangan guru. Ia menuturkan bahwa PGRI lahir setelah 100 hari Indonesia merdeka sebagai bentuk kesadaran para tokoh pendidikan bahwa organisasi profesi diperlukan untuk memperjuangkan hak dan martabat guru.
“PGRI melewati masa sulit, termasuk tekanan di masa penjajahan, karena perjuangannya memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik. Perjuangan itu terus dilakukan hingga kini, termasuk memperjuangkan guru honorer, PPPK, dan proses sertifikasi agar tidak banyak kendala,” ujarnya.
Philipus juga berterima kasih kepada para guru yang sudah mengambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Roi Palunga dalam arahannya menegaskan bahwa momentum HUT PGRI dan Hari Guru harus menjadi waktu bagi para guru untuk mengintrospeksi diri dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas profesi.
“Tugas guru sangat berat sehingga harus dilaksanakan dengan hati. Ada satu dua oknum yang tidak bertanggung jawab, tapi jangan karena mereka lalu mencoreng nama besar guru,” tegasnya.
Wabup juga menyoroti persoalan kedisiplinan tenaga pendidik di sejumlah sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah yang dinilai tidak melaksanakan tanggung jawab secara baik. Ia mencontohkan kondisi di Ampimoi, di mana terdapat lima rombongan belajar namun hanya satu guru PPPK yang aktif, sedangkan kepala sekolah dan guru PNS jarang hadir.
“Ini menjadi PR bagi Dinas Pendidikan. Bagaimana proses belajar mengajar berjalan kalau guru tidak hadir? Kepala sekolah jangan hanya sibuk urus dana BOS,” ungkap Roi Palunga.
Ia juga menekankan bahwa guru tidak boleh mudah meminta pindah apabila masih sangat dibutuhkan oleh sekolah tempat mereka bekerja. “Jangan baru satu tahun ditempatkan sudah minta pindah. Kepala sekolah jangan berikan izin pindah kalau sekolah kekurangan guru,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Wabup kembali menegaskan bahwa guru harus menjaga profesionalitas, tetap solid, dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Guru harus solid dalam melaksanakan tugas. Jangan campur tugas pendidikan dengan politik,” tutupnya. (*)
