Prokopim Setda – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengikuti peluncuran nasional Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025.
Acara peluncuran yang dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah sarana perjuangan masyarakat kecil untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, kehadiran 80.081 koperasi desa dan kelurahan menjadi bagian dari gerakan nasional strategis guna memutus dominasi ekonomi oleh kelompok besar yang menghambat kemajuan rakyat.
“Koperasi itu seperti lidi. Sendiri lemah, tapi jika digabung, menjadi kuat. Itulah kekuatan kolektif yang akan mendorong keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang lagu kebangsaan dan simbol merah putih, melainkan tentang kemandirian ekonomi yang nyata di tengah masyarakat.
Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa seluruh kampung dan kelurahan di Yapen, berjumlah 165, siap mendukung dan menjalankan program Koperasi Merah Putih. Ia mengapresiasi pencapaian Yapen dan Kota Jayapura yang telah 100 persen menyelesaikan legalitas badan hukum koperasi di wilayahnya.
“Tugas kita selanjutnya adalah memastikan fasilitas yang tersedia di kampung dan kelurahan dapat dimanfaatkan untuk mendukung jalannya koperasi ini, agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga berharap adanya sinergi antara Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Kampung, dan aparat keamanan guna memastikan implementasi koperasi berjalan optimal.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepulauan Yapen, Imelda Welmina Sanadi, menjelaskan bahwa koperasi di Yapen telah resmi berbadan hukum. Ia mengungkapkan, koperasi ini akan mengembangkan potensi lokal, seperti usaha pertokoan dan apotek, yang tergabung dalam satu gerai pelayanan.
Imelda menambahkan, pendanaan awal koperasi berasal dari plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus koperasi melalui Bank Himbara, bukan dari APBN maupun dana desa. Program ini juga diperkuat lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang mendorong percepatan pembentukan koperasi.
“Modal awal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Ini menjadi langkah awal untuk menggali potensi ekonomi kampung dan kelurahan,” jelasnya.
Ia berharap, kehadiran Koperasi Merah Putih bisa berkontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.