Reporter : Andrew Woria
Jayapura – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melaporkan Kondisi Keuangan yang diketahui mengalami Defisit APBD. Hal ini dibenarkan oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos yang ditemui media di Jayapura, Senin 13/12/2021. Dijelaskan Bupati Tonny bahwa Dalam APBD 2021 perencanaan DAU sesuai Permen yaitu Rp. 512.910.537.000.
Dana transfer dari pemerintah pusat, Rp.507.835.066.750 serta mengalami Defisit, Rp. 5. 075.470.250 Dana Bagi Hasil yang semula dianggarkan sebesar Rp.50.286.047.146,- diantaranya Dana Bagi Hasil Reguler Rp.33.728.879.000,- serta dana bagi hasil kurang bayar Rp.16.557.168.146,-
Sementara Dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat Rp. 28.185.728.755 diantaranya Dana Bagi Hasil Reguler sebesar Rp. 24.799.258.850,- Dana Bagi Hasil Kurang Bayar Rp. 3.446.469.905,- maka mengalami Defisit Rp.22.100.318.391,-
Ditambahkan Bupati Tonny Tesar bahwa Dana P.A.D yang semula dianggarkan Rp.97.617.315.417,- sementara dana yang masuk RKUD adalah Rp. 51.210.202.775,- sehingga mengalami Defisit sebesar Rp.46.407.112.641,-
Orang no. 1 di Serui ini pun menjelaskan bahwa Total Defisit yang dialami oleh Pemda adalah mencapai Rp. 73.582.901.282,- yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan beberapa waktu lalu.
dijelaskan Bupati bahwa total dana yang diterima telah disalurkan untuk dibelanjakan oleh SKPD khusus belanja rutin dan belanja modal hingga akhir Desember 2021 melalui alokasi DAU, DBH, dan PAD, selain itu juga menghindari SILPA yang besar di Bank untuk menggerakkan APBD sehingga juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Dengan defisit ini, pemda kesulitan untuk bisa membayar kembali kegiatan belanja modal yang sudah disiapkan. Dari kekurangan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen telah berkonsultasi ke BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, terkait langkah yang harus diambil berkaitan dengan sistem SIPD yang telah digunakan Full. Sementara untuk pekerjaan yang telah selesai akan dicarikan solusi diantara nya melakukan pinjaman kepada Pihak Perbankan atau meminta bantuan Pemerintah Provinsi Papua untuk mengisi Defisit ini. Sebelumnya juga Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tatap muda dengan Sekda Provinsi Papua, Bagian Keuangan Daerah serta Komisaris dan Direksi Bank Papua. Dengan waktu yang terbatas pihaknya akan meminta cadangan dana untuk melakukan pinjaman kurang lebih 64 Milyar dengan cadangan hingga 70 Milyar yang akan digunakan hanya untuk kegiatan yang telah ada dalam APBD. Jika sudah tersalurkan nanti dana tersebut akan dikembalikan kepada bank Papua setelah penetapan APBD 2022 sekitar bulan Juni 2022. Dirinya menambahkan bahwa tidak ingin pinjaman kepada pihak perbankan ini mempengaruhi pinjaman daerah yang telah dilakukan bersama PT SMI.
‘Kita akan mengurangi belanja kita di Tahun 2022 yang sudah KUA-PPAS kegiatan nya akan kurangi sebanyak pinjaman daerah yang sudah kita hitung singgah begitu masuk di 2022 dana tersebut akan dikembalikan sampai di bulan ke-6″ tuturnya.
Walaupun mengalami defisit anggaran Bupati menjamin bahwa yang terpenting adalah gaji pegawai negeri terbayarkan dan tidak dirugikan serta tambahan penghasilan masih ada beberapa dinas yang belum diselesaikan, dirinya juga menyampaikan bahwa TPB tidak boleh ada pengurangan dan tetap harus dibayar tanpa pinjaman apapun juga tetap TPB harus dibayarkan ujarnya
Mengenai pekerjaan fisik dan lain-lain dijelaskan Bupati bahwa kegiatan yang bisa ditunda jika diperlukan akan ditunda sementara untuk perjalanan dinas sudah pasti akan dipotong, sehingga yang sisa ini tidak digunakan lagi. Bupati menjelaskan bahwa defisit APBD ini merupakan bagian konsekuensi dari dampak pandemi secara keseluruhan dari pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat sendiri tidak bisa mencapai target sehingga pemerintah daerah harus bisa memahami. Sementara yang kurang salur, Pemda tetap optimis akan disalurkan di Tahun 2022 mendatang.
(Foto : Robby Mesak)
