Kunjungan kerja komisi 1 DPR – RI ke Pemerintah Daerah.

Reporter : Andre Woria

Serui – Anggota Komisi I DPR-RI  Bidang Pertahanan, Luar Negeri,  Intelijen dan Kominfo, Yan P. Mandenas pada hari kamis, 05 /03/ 2020 melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Yapen pertemuan ini berlangsung di gedung Silas Papare Serui, dimana dihadiri oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh asisten I Bidang Pemerintah, Portunatus Numberi, SE, M.Si serta pimpinan beserta anggota DPRD Kepulauan Yapen, Forkompimda  serta Tokoh masyarakat.

Yan mengatakan bahwa sudah saatnya orang Yapen bersatu untuk membangun daerah ini, dalam keterangannya, Politikus dari partai Gerindra ini menyampaikan bahwa ini adalah kunjungan kerja pertamanya, semenjak menjadi anggora DPR RI, sehingga dengan posisinya di Komisi I, ia berkeinginan untuk dapat membangun serta membuka akses seperti, akses komunikasi (BTS Telekomunikasi) dengan mendorong Kementrian untuk dapat mengfungsikan BTS dengan teknologi Palapa Ring Timur. Guna menghidupkan akses internet dari Yapen Barat sampai Yapen Timur. Menurutnya itu yang menjadi targetnya sehingga di tahun 2020 ini, ia akan mencoba untuk memprogramkan dengan Kementerian Kominfo kurang lebih 3000 BTS yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Di mana sebanyak 1200 tower BTS diminta untuk dibangun di wilayah Papua, sehingga ia berharap masyarakat dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan, guna dibangun BTS tersebut.

“Tahun ini juga kami akan memastikan pembangunan BTS berteknologi  di Kepulauan Yapen, sehingga dapat memberikan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan layanan Palapa Ring Timur dari Yapen barat sampai Yapen Timur ” ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai pemelakaran provinsi, Yan menjelaskan dirinya menentang keras pemekaran provinsi, karena bukan bersumber dari masyarakat namun hanya keinginan elit tertentu.

Selain itu dirinya minta agar pemda Papua juga dapat mengevaluasi total otonomi khusus secara menyeluruh. Menurutnya antara kebijakan yang didorong oleh elit dan masyarakat tidak sinkron, sehingga otsus kalaupun berakhir justru menyimpan banyak persoalan. Menurutnya otsus harus di evaluasi dulu sebelum undang-undang nya dibahas dan di tetapkan, kalaupun pemekaran terjadi harus diatur dalam kerangka otonomi khusus, sehingga ada dukungan dari DAU Nasional, sehingga kedepannya pembangunan tidak bisa dibangun berdasarkan perencanaan karena berdasarkan data dan fakta.

(Foto : Andre Woria / admin : bensemuel )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *