Reporter : Andrew Woria

Serui – Untuk mewujudkan tema pembangunan 2021 yaitu optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas sosial lainnya, guna memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pada hari ini kamis, 20/02/2020 berlangsung di gedung serba guna Jemaat GKI Betlehem Aromarea, diksanakan Musrembang tingkat distrik Kosiwo yang diikuti oleh Anggota DPRD Kepulauan Yapen dari Dapil 1 dan Dapil 4, Bappeda Kepulauan Yapen, Banbisa, serta Babhinkamtipmas, dan 15 kepala kampung.

Dalam sambutan pemerintah Kepulauan Yapen melalui Wakil Bupati, Frans Sanadi yang dibacakan oleh, Evie Takahindangen, selaku Tim Asistensi Bappeda Kepulauan Yapen menjelaskan pesan penting Pemerintah Daerah dalam musrembang distrik Kosiwo, yaitu agar dapat memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan secara tertib, sehingga menghasilkan usulan program kegiatan yang sistematis, terukur, realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan bukan keinginan serta betul-betul menyentuh langsung kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepada media dan humas, kepala distrik Kosiwo, John Horota mengatakan bahwa musrembang kampung sudah dilaksanakan di 2019, yang mana aspirasi masyarakat  telah disampaikan oleh RT,  RW dan dimuat didalam musrembang kampung di 2019.  Dari hasil tersebut dibahas sejumlah program yang dimasukan di musrembang distrik tahun 2020. Selain itu sejumlah aspirasi dari kepala kampung telah disampaikan dan dijawab, serta dicatat oleh anggota DPRD Kepulauan Yapen. Kadistrik berharap agar program baik infrastruktur ekonomi, sosial yang disampaikan ke pemerintah melalui anggaran APBN atau APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten, ataupun dana kampung dapat menjawab kebutuhan masyarakat di distrik Kosiwo.

Sementara itu, Joko Purnomo selaku anggota DPRD Kepulauan Yapen, yang ditunjuk sebagai kordinator dewan pada musrembang distrik mengatakan bahwa, baik di Kepulauan Yapen dan seluruh Indonesia, Menurut Joko musrembang tingkat distrik ini sangat penting, karena didalamnya dilakukan penjaringan aspirasi dari setiap kampung yang ada di distrik yang bisa dihimpun. Walaupun tidak semua aspirasi dapat dihimpun karena disesuaikan dengan APBD kabupaten, Joko berharap apa yang dibicarakan dalam musrembang distrik ini, dapat terserap baik pada APBD tahun ini. Terkait dengan pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah namun terkendala hak ulayat, anggota DPRD Kepulauan Yapen Dapil 1 ini menyatakan bahwa pihaknya telah membatasi menerima usulan dengan sifat mendapat dukungan dari masyarakat, dengan surat resmi hitam di atas putih atau dengan pelepasan adat di ikuti peryataan, bahwa tanah tersebut tidak bermasalah. Terkait dengan beberapa usulan yang telah diajukan dari tahun lalu namun tidak diakomodir di tahun berjalan dirinya menilai bahwa hal tersebut dilihat tidak menjadi prioritas dengan anggaran yang tersedia.

“Pengusulan tersebut belum menjadi prioritas sehingga kita batalkan dulu, nanti kalau kita anggap sudah prioritas dan anggaran kita cukup, pasti kita akan dorong lagi” ungkapnya.

(foto dan video : C.R.I)