Reporter : Andrew Woria

Serui – Sejumlah masyarakat di kota Serui bahkan di sejumlah kampung mengeluh atas kelangkaan BBM (bahan bakar minyak). Atas keluhan masyarakat tersebut, Pemerintah Kepulauan Yapen melalui Sekretaris Daerah, melakukan pengecekan langsung ke PT. Pertamina Cabang, Serui. Kepada Humas, Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Ir. Alexander Nussy, MM membenarkan terkait aduan masyarakat tersebut. dikatakannya, ia telah memerintahkan asisten III Setda bidang administrasi umum untuk melakukan koordinasi dengan pihak PT. Pertamina, Tbk di Serui yang mana dari hasil koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa kuota khusus BBM subsidi seperti premium dan solar, terbatas dan telah mencapai batas kuota.

“Memang benar memiliki kuota yang mana jika kuota tersebut telah mencapai batas, telah disediakan BBM pengganti yaitu Pertalite dan Dexlite” ungkap pihak PT. Pertamina Serui (selasa, 31/12/2019)

Sekda juga meminta agar masyarakat yang ingin ke kampung namun kesulitan menemukan bbm, agar dapat memakai bbm non subsidi, seperti pertalite dan dexlite yang tersedia di SPBN Serui Laut dan Cina Tua. Ketika ditanya terkait adanya penimbunan bbm, Ir. Alexander Nussy, MM  menjelaskan bahwa bagi oknum yang melakukan penimbunan, dirinya meminta agar tidak melakukan penimbunan dan belajar untuk mengerti kebutuhan masyarakat di Kepulauan Yapen.

Sementara itu, pihak PT. Pertamina Cabang, Serui kepada Humas Pemda menjelaskan bahwa stok bbm non subsidi di Serui masih banyak dan tersedia sehingga masyarakat di harapkan bisa menggunakan bbm tersebut, karena dari segi kualitas lebih baik dari bbm subsidi (premium dan solar) sementara untuk stok premium sendiri tidak bisa ditambah karena berdasarkan alokasi APBN.

  1. PT. Pertamina Cabang, Serui juga telah membentuk gelar satgas sejak bulan oktober 2019, dimana telah dihitung kebutuhan kuota bbm hingga akhir tahun 2019, namun pada kenyataannya mengalami kelangkaan, sehingga menjadi pertanyaan bagi pemerintah daerah. Sementara itu juga di sinyalir ada oknum-oknum tertentu yang melakukan penimbunan, Pemerintah daerah juga berharap pihak pertamina dan SPBN melakukan kontrol sehingga masyarakat dapat terlayani dan tidak dirugikan.

Foto : C.R.I

[su_custom_gallery source=”media: 8422,8424,8426,8425,8427″ limit=”15″ target=”blank” width=”280″ height=”160″ title=”never”]