50 % DANA OTSUS DIPOTONG, PEMKAB KEPULAUAN YAPEN FOKUSKAN KE BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2018 yang didasari pada ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2018 sebesar Rp. 1.083.372.602.355,- satu triliun delapan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah.

Apabila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2017 Maka terdapat penurunan sebesar 3, 37%

Dari anggaran tersebut realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.056.192.077.465,59 atau 91.41%

Dalam sidang ini dijelaskan juga untuk tahun anggaran 2019 terjadi pengurangan pada dana otonomi khusus di mana sebelumnya sebanyak 90 miliar kini menjadi 45.9 milyar. Sehingga program-program pemerintah separuh harus di pending. Sisa dana otsus tersebut di tahun 2019 akan diperuntukkan untuk bidang pendidikan 27 milyar dan kesehatan 16 milyar.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen Frans Sanadi yang ditemui humas menjelaskan bahwa laporan APBD tahun 2018 ini adalah kewajiban dari kepala daerah atas pelaksanaan keuangan di tahun 2018 hal ini bukan baru dilakukan hal yang biasa terjadi dalam roda pemerintahan

Terkait dengan pemotongan dana otsus ini Wakil Bupati Kepulauan Yapen juga menjelaskan bahwa akan menekan semua bidang pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga prioritasnya lebih difokuskan pada pendidikan dan kesehatan

Sementara itu terkait dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas temuan-temuan baik berupa kesalahan administrasi maupun tentang keuangan Bupati Kepulauan Yapen juga telah memerintahkan kepada pimpinan UPTD untuk Menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI perwakilan Papua

Tim liputan Humas Setda Kepulauan Yapen.

Leave a Reply