Penulis: Pieter

07Mar/17
_MG_0037

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Distrik Tahun 2017

Didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua BAPPEDA, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Distrik Yapen Barat, Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar,S.Sos secara resmi membuka Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang (Muyawarah Perencanaan Pembangunan) Tingkat DIstrik Tahun 2017 yang dimulai pada Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan musrenbang tingkat distrik tahun 2017 merupakan bagian dari implementasi perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mempertemukan semua elemen masyarakat di lingkungan pemerintah distrik guna secara bersama-sama merencanakan, menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan distrik dan kampung untuk periode 2017-2021. Lebih jauh, Bupati meminta agar program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan hendaknya berpihak bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada wilayah distrik dan kampung, sehingga akan mempercepat upaya mewujudkan visi kepulauan yapen yang lebih nyaman, lebih maju dan lebih sejahtera kedepan.

_MG_0037 _MG_0034 _MG_0043

07Mar/17
_MG_9771

Kelulusan Sarjana-Sarjana S1 Keperawatan

Bertempat di Aula RSUD Wainakawini, Bupati Kepulauan Yapen beserta isteri didampingi oleh Wakapolres, Sekda, Kepala Dinas Terkait, dan Direktur RSUD melakukan penyerahan ijazah sekaligus pengembalian mahasiswa program S1 Keperawatan dari pihak STIKES Baramuli Pinrang Makasar kepada pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen setelah beberapa waktu lalu diwisuda di Makasar Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Yapen menyambut gembira dan menyampaikan selamat atas kelulusan sarjana-sarjana S1 Keperawatan tahun 2017 yang mampu menyelesaikan program studi S1 Keperawatan bekerja sama dengan pihak STIKES Baramuli Pinrang Sulawesi Selatan.Selanjutnya, Bupati Tonny Tesar juga menyampaikan terima kasih kepada pihak STIKES Baramuli Pinrang Makasar dan Pengurus Program S1 Keperawatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah berhasil menetaskan tenaga-tenaga perawat berkualitas sehingga akan berdampak  terhadap semakin berkembangnya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen baik dalam hal mutu dan kualitas pelayanan medis maupun ketersediaan jumlah tenaga perawat.

_MG_9753 _MG_9784 _MG_9771 _MG_9772 _MG_9779 _MG_9776

07Mar/17
_MG_2427

Peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Yapen ke-48

Tanggal 6 Maret 2017 Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami pertambahan usia ke-48 yang diperingati melalui Pelaksanaan Upacara Bendera yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos dan diikuti oleh Para Tokoh Pendiri dan Pejuang Kabupaten Kepulauan Yapen, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Jajaran Muspida, Kepala SKPD, PNS, Polri, TNI, Pelajar, Mahasiswa, Pimpinan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Para Tokoh dan Pemuka Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Yapen menyampaikan bahwa momentum HUT Kabupaten tahun ini menjadi momentum bagi semua elemen masyarakat untuk memberi apresiasi terhadap jasa, pengabdian dan perjuangan para pendahulu baik para pencetus dan pendiri kabupaten serta tokoh-tokoh pembangunan terdahulu karena atas dedikasi mulia mereka kabupaten kepulauan yapen dapat terus berpacu mengisi pembangunan di berbagai bidang hingga beranjak di usia ke-48 tahun.

Lebih jauh, Bupati juga menyampaikan bahwa dalam 4 tahun terakhir ini, Visi Kepulauan Yapen yang Nyaman, Maju dan Sejahtera dalam pembangunan daerah dan kehidupan masyarakat telah nampak dan nyata dialami serta dirasakan, dan pasti muncul keinginan agar kondisi tersebut akan menjadi lebih nyaman, lebih maju dan lebih sejahtera di tahun 2017 dan tahun-tahun selanjutnya kedepan. Untuk mencapai cita-cita itu, Bupati meminta kepada semua pemilik dan pelaku pembangunan era terkini untuk tidak lagi berpangku tangan, tidak lagi saling mengkritik, tidak lagi hanya pandai bicara, dan tidak lagi saling menjatuhkan dalam melanjutkan gerak pembangunan melainkan sebaliknya terus bekerja secara baik dan benar, saling menghormati dan saling mendukung sebagaimana teladan para pendahulu.

Diakhir sambutannya, Bupati Tonny Tesar menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Para Tokoh Pendiri Kabupaten dan Para Pejuang Pembangunan terdahulu, Pimpinan dan Anggota DPRD, Muspida, Kepala SKPD, Para Pimpinan Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Perempuan, Para Pimpinan Sekolah dan Perguruan Tinggi, Para Guru dan Dosen, Pelajar, Mahasiwa, Tenaga Perawat, Buruh, Petani, Nelayan dan elemen masyarakat lainnya karena hanya atas kontribusi mereka, dari waktu ke waktu banyak karya nyata yang bisa dihasilkan, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen hingga di tahun 2017.

Upacara bendera dilanjutkan dengan acara syukuran bersama di rumah jabatan Bupati yang diwarnai dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Bupati, Wakil Bupati dan pejabat teras lainnya.

DIrgahayu Kabupaten Kepulauan Yapen ke-48.

_MG_2301 _MG_2357 _MG_2427 _MG_2436 _MG_2433

17Feb/17

PERDA KELEMBAGAAN 2017 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR    1    TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang       :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Mengingat       :

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI  KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan  :

  1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
  3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
  8. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
  9. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen;
  10. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinasadalah Dinas daerah  Kabupaten Kepulauan Yapen ;
  11. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badanadalah Badan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
  12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinasadalah Unit pada Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu  ;
  13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badanadalah Unit pada Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu  ;
  14. BagianBagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ;
  15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada BagianBagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
  17. Esselon adalah tingkatan jabatan struktural ;
  18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah ;
  19. Staf Ahli adalah sejumlah tenaga ahli yang diberi tugas, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB  II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal  2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Setda merupakan Setda tipe A ;

b. Setwan merupakan Setwan tipe C ;

c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A.

d. Dinas terdiri dari :

  1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan ;
  2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang Kesehatan ;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman ;
  5. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial ;
  6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi ;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
  8. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan ;
  9. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
  12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  13. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Wilayah Daratan ;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik ;
  15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
  16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal ;
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga ;
  18. Dinas Kebudayaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan ;
  19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan ;
  20. Dinas Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan ;
  21. Dinas Pariwisata tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata ;
  22. Dinas Pertanian tipe Bmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian ;
  23. Dinas Perdagangan tipe B  menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan ;
  24. Dinas Perindustrian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Energi Suber Daya Mineral.
  25. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;

e. Badan terdiri dari  :

  1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan ;
  2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
  4. Badan Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah ;
  5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

Pasal  3

  1. Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai Perangkat Daerah
  2. Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.  Distrik Yapen Selatan dengan tipe A ;

b.  Distrik Yapen Timur dengan tipe A ;

c.  Distrik Yapen Barat dengan tipe A ;

d.  Distrik Angkaisera dengan tipe A ;

e.  Distrik Poom dengan tipe A ;

f.   Distrik Yapen Utara dengan tipe A ;

g.  Distrik Raimbawi dengan tipe A ;

h.  Distrik Teluk Ampimoi dengan tipe A ;

i.   Distrik Kepulauan Ambai dengan tipe A ;

j.   Distrik Wonawa dengan tipe A ;

k.  Distrik Windesi dengan tipe A ;

l.   Distrik Pulau Kurudu dengan tipe B ;

m. Distrik Pulau Yerui dengan tipe B

n.  Distrik Kosiwo dengan tipe A ;

o.  Distrik Anotaurei dengan tipe A ;

p.  Distrik Yawakukat dengan tipe A.

Bagian Kedua

Susunan Perangkat Daerah

Paragraf  1

Setda

Pasal 4

  1. Setda sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf  a  terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten ;
  2. Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian ;
  3. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub.Bagian ;

Paragraf  2

Setwan

Pasal  5

  1. Setwan sebagaimana dimaksud pada Pasal  2 huruf  b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian ;
  2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian;

Paragraf  3

Inspektorat

Pasal  6

  1.  Inspektorat dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu ;
  2. Sekretariat sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal  7

        Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf  3

Inspektorat

Pasal  8

  1. Dinas dengan tipe A dimaksud sesuai dengan pasal 2 huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang ;

  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian ;

  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri paling banya 3 (tiga) seksi

Pasal  9

  1.  Dinas daerah dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang ;
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian;
  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi

Pasal  10

  1. Dinas daerah dengan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang ;
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagia;
  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal  11

 Paragraf 5

Badan

Pasal 12

 

  1. Badan dengan tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian ;
  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang ;

Pasal 13

  1. Badan dengan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,terdiri atas 1  (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang ;
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian
  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

  1. Badan Penggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, angka 6 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang ;
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3(tiga) subbagian ;
  3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2(dua) seksi.

Paragraf 6

Distrik

Pasal 15

  1. Distrik tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 16

  1. Distrik tipe B sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 17

  1. Pada Distrik dapat dibentuk kelurahan ;
  2. Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 18

  1. Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi ppratama.
  2. Sekretaris DPRD, inspektur,asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan staf ahli merupa-kan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
  3. Sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta kepala distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
  4. Sekretaris Badan Penanggulan Bencana.
  5. Sekretaris Badan Penggulangan Bencana, Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris distrik tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
  6. Kepala UPT dinas dan Kepala UPT badan tipe B, kepala subbagian pada UPT dinas dan UPT badan tipe A, kepala subbagian pada Distrik, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
  7. Lurah, kepala sub bagian pada Setda, Setwan, inspektorat, dinas dan Badan,Kepala Seksi dan Kpala Sub Bagian pada Badan Penggulangan Bencana Daerah, kepala UPT dinas dan Kepala UPT badan tipe A, Sekretaris distrik tipe B, serta kepala seksi pada distrik merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
  8. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan.
  9. Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk rumah sakit dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
  10. Kepala unit pelaksana teknis yang dibentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 19

  1. Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
  2. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Paragraf 1

Setda

Pasal 20

  1. Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf.
  2. Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
  3. Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
  4. Setda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan  fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

b. pengoordinasian pelaksanakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah ;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah ; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 2

Setwan

Pasal 21

  1. Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  2. Setwan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung  pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan ;
  3. Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsul-tasi dengan pimpinan fraksi ;
  4. Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berda di bawahdan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  5. Setwan dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD ;

b. Penyelenggaraan administratif keuangan DPRD ;

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD ; dan

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3

Inspektorat

Pasal 22

  1. Inspektorat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  2. Inspektorat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur ;
  3. Inspektur sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  4. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantuBupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah ;
  5. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fungsi pengawasa;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya ;

 

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Dinas

Pasal 23

  1. Dinas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
  2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
  3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten ;
  4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a.  Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan

 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan

Pasal 24

  1. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  2. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertang-gungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  4. Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a.  penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 6

Distrik

Pasal 25

  1. 1.Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung atau Kelurahan.
  2. 2. Distrik sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Kepala Distrik yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. 3.Kepala Distrik sebagaimana dimaksud sebagaimanapada ayat (2) mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan

Bupati ;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana  pelayanan

umum ;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat Daerah ditingkat distrik;

 

 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung atau

kelurahan ;

h. Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah yang di distrik

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan.

4.Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Distrik melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;

5.Kepala distrik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkatdistrik.

Pasal 26

  1. Kelurahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 merupakan perangkat distrikyang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas kepala distrik ;
  2. Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  3. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkatdistrik dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik ;
  4. Lurah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu kepala distrik dalam :

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan ;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat ;

c. melaksanakan pelayanan masyarakat ;

d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;

e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala distrik ; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

 Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,  susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UPT

Pasal 28

  1. Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
  2. UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi ;
  3. Klasifikasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. UPT Dinas dan UPT Badan kelas A untuk mewadahi beban kerja yang

besar ; dan

b. UPT Dinas dan UPT Badan kelas B untuk mewadahi beban kerja

yang kecil.

4. Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara

tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;

Pasal 29

  1. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat UPT Dinas dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah ;
  2. Satuan pendidikan daerah sebagaimanadimaksud ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 30

  1. Selain UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit  layanan yang bekerjasecara profesional.
  2. Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
  3. Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
  4. Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
  5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
  6. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta apertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 31

  1. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
  2. Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  3. Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga)staf ahli.
  4. Staf ahli Bupati diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
  5. Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Bupati.

 

Pasal 32

  1. Staf ahli sebagaimanadimaksud dalam pasal 33 bertugas memberikan rekomendasii terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
  2. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

 

Pasal 33

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

  1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahandi bidang kesatuan  bangsa  dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata  kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
  2. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai denganperaturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

 

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

  1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan pembinaan Korps PegawaiNegeri Sipil yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentukdibentuknya Perangkat Daerah Baru yang melaksanakan  Sub Urusan pembinaan Korps Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
  3. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

  1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 3 Tahun 2015

tentang  Pembentukan Organisasi  Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten kepulauan Yapen;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah  Kabupaten

Kepulauan Yapen

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Truktur Organisasi Distrik dan Kelurahan ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

         Kepulauan Yapen Nomor 5 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan

        Organisasi Lembaga Teknis Daerah  Kabupaten Kepulauan Yapen

        dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur

        Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Serui ;

      3. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah  Kabupaten

          Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2015 tentang  Pembentukan Organisasi

         Lembaga lain dinyatakan masih tetap berlaku kecuali sampai dengan

         ditetapkannya Organisasi Lembaga lainnya berdasarkan Peraturan

         perundang-undangan yang berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur

        Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

 

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten Kepulauan Yapen.

                                                                             Ditetapkan di  S E R U I

                                                                             Pada tanggal  25  Januari  2017

                                                                            Plt. BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

                                                                                                 CAP/TTD

                                                                                      WILLIAM R. MANDERI

Diundangkan di SERUI

Pada tanggal   25   Januari   2017

 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

CAP/TTD

ALEXANDER NUSSY

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2017 NOMOR 1

Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Kab.Kep.Yapen

/ Prov.Papua / 07 / 2016

 

13Feb/17
3

Acara Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas Plt. Bupati kepada Bupati Kepulauan Yapen

Berlangsung di Gedung Silas Papare Serui pada tanggal 11 Februari 2017 telah dilakukan Acara Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas dari Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Yapen, William R Manderi, SIP,M.Si kepada Bupati, Tonny Tesar, S.Sos yang dihadiri oleh para muspida, kepala SKPD, PNS, pimpinan organisasi politik,  tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Acara tersebut menandai berakhirnya masa pelaksanaan tugas Plt.Bupati Kepulauan Yapen terhitung selama 3 bulan 10 hari sekaligus menandai berakhirnya masa cuti pilkada Bupati dan Wakil Bupati Petahana Kepulauan Yapen, Tonny Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi B.Sc,S.Sos,MBA untuk kembali melaksanakan tugas menjalankan gerak roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3

4

5

30Nov/16
3,5

Pelatihan Satgas PERDA Minuman Keras

Berlangsung di Hotel Kelapa Dua Serui, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Ir.Alexander Nussy,MM yang didampingi jajaran Forkopimda, secara resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penegakan Perda Minuman Keras bagi perwakilan pemuda dari berbagai distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditandai dengan penabuhan tifa.

Pelatihan Satgas Miras yang dihadiri oleh beberapa Kepala Distrik, merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Penetapan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelarangan Minuman Keras di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2016.

Dalam arahannya, Sekda berharap agar melalui pelatihan dimaksud, para satgas yang telah dibentuk mampu mendapat materi pembelajaran bermanfaat yang digunakan sebagai pedoman dalam mengawal pelaksanaan perda miras di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga dapat berjalan aman, lancar dan terkendali sesuai yang diharapkan oleh semua elemen masyarakat.

1 3,5 2 3

 

23Nov/16
IMG_8585

Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2017

Bertempat di Gedung SIlas Papare Serui pada tanggal 23 November 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar acara Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen yang dihadiri oleh 6 (enam) pasangan calon didampingi oleh para pendukung masing-masing calon.

Adapun keenam pasangan calon yang hadir adalah :

Pasangan nomor urut 1 : Tonny Tesar,S.Sos dan Frans Sanadi,B.Sc,S.Sos,MBA

Pasangan nomor urut 2 : Yulianus K Worumi,S.Th dan Zefanya Yeuwun,S.Pd.K

Pasangan nomor urut 3 : Ir. Marten Kayoi,MM dan Aser P Yowei,ST.S.Th,MT

Pasangan nomor urut 4 : Simon Atururi,S.Pi.M.Si dan Isak S Worabai,SE

Pasangan nomor urut 5 : Benyamin Arisoi,SE,M.Si dan Nathan Bonay,SE,M.Si

Pasangan nomor urut 6 : Melkianus L Doom, A.Md dan Saul Ayomi, SH

Debat yang dipandu oleh seorang moderator wanita asli papua, Robeka Womsiwor dibagi dalam 3 (tiga) segmen antara lain ;

Segmen 1  : Penyampaian Visi Misi masing-masing pasangan calon

Segmen 2  : Menjawab Pertanyaan dari Para Ahli atau Pakar

Segmen 3  : Debat antar keenam pasangan calon berupa pertanyaan dan tanggapan

                     dari masing-masing pasang calon dengan durasi waktu 1 s/d 2 menit.

Meskipun debat terbuka ini mendapat penjagaan ketat dari pihak aparat keamanan, namun disyukuri sejak awal hingga berakhirnya debat tersebut, tetap berlangsung dan berada dalam kondisi yang aman, tertib dan terkendali meskipun sesering kali diwarnai dengan sorak-sorai dari para pendukung masing-masing calon.

IMG_8599IMG_8585

18Nov/16

Nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi ; Sekretariat Daerah, Badan, Dinas dan Kantor dengan data sebagai berikut ;

SEKRETARIAT DAERAH terdiri dari ;

Bagian Keuangan dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Humas, Sandi dan Telekomunikasi

Bagian Organisasi Tata Laksana

Bagian Hukum

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Hukum

Bagian Pemerintahan Kampung

BADAN terdiri dari ;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Type A

Badan Pengembangan Dampak Lingkungan Hidup

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

DINAS terdiri dari ;

Inspektorat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DInas Kesehatan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perkebunan

Dinas Kehutanan

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Peternakan

Dinas Pariwisata

Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar

Dinas Korpri

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Dinas Komunikasi dan Informasi

KANTOR terdiri dari ;

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

 

 

 

 

04Nov/16
IMG_8538

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Tahun 2016

Bertempat di Balai Diklat Warari, pada tanggal 04 November 2016, Plt. Bupati Kepulauan Yapen, Welliam Manderi, S.IP, M.Si secara resmi membuka pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang digelar oleh Badan Kepegawaian DAerah Provinsi Papua dan diikuti oleh 38 peserta sebagai tindaklanjut dari Surat Gubernur Provinsi Papua nomor:800/2551/BKD tanggal 5 Oktober 2016 Perihal Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Pada pembukaan ujian tersebut, Plt. Bupati Kepulauan Yapen membacakan sambutan tertulis Gubernur Provinsi Papua yang menyampaikan bahwa, dasar pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Aparatur Sipil Negara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Lebih jauh, Gubernur mengatakan bahwa ujian ini bukanlah sekedar formalitas tetapi merupakan penyaringan kualitas aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan oleh sebab itu, diharapkan kepada para peserta untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dimaksud dengan semaksimal mungkin agar mencapai hasil yang baik sebagaimana diharapkan bersama.

Pembukaan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditandai dengan penabuhan tifa oleh Plt. Bupati Kepulauan Yapen serta disaksikan oleh seluruh peserta dan para pejabat daerah yang hadir antara lain ; Asisten Bidang Pemerintahan Setda dan Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Yapen.

IMG_8534

IMG_8536

IMG_8538