Kepulauan Yapen, – Asosiasi Dinas Kesehatan Program RSHH – ATM pada hari Kamis, 11/07/2024 melaksanakan Pertemuan Kemitraan lintas sektor, CSR, dan dana desa dalam rangka pencegahan dan pengendalian Aids, Tuberkulosis, malaria di Gedung Silas Papare Serui.
Dalam laporan singkat oleh kordinator program RSSH ATM Papua, Tahi Ganyang Butarbutar Mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan untuk membahas pekerjaan kemanusiaan dan merupakan satu sukacita bersama untuk menggumuli persoalan ini. Alasan adinkes melakukan pekerjaan ini karena secara global persoalan Aids TBC dan malaria menjadi persoalan dunia, sehingga adinkes telah bekerja sama dengan Kemendagri bersama ketua umum Adinkes dan telah menandatangani suatu program yaitu resilent and resusstanable system for Health / RSSH atau memperkuat sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Tujuan utama adalah melakukan asistensi dalam perencanaan dan anggaran dalam pencegahan dan pengendalian Aids, TBC dan malaria.
Pertemuan hari ini juga untuk melibatkan semua lembaga non pemerintah, mulai dari perbankan, basnas, Klasis, aparat desa, semua lembaga yang punya tanggung jawab untuk mengendalikan AIDS, Tuberkolosis dan malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen, Rony Theo Ayorbaba, AP, M.Si dalam paparan materi tentang integritas ATM (Aids, Tuberkulosis,Malaria ) dalam dokumen RKPD dan Renja Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 menyampaikan bahwa butuh kolaborasi kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan ATM (Aids, Tuberkulosis, Malaria) dengan meningkatkan kesamaan pemahaman pentingnya bermitra antar pemangku kepentingan, meningkatkan dukungan sumber daya dari mitra baik di level distrik hingga level kabupaten. Dijelaskannya bahwa kemitraan akan memperkuat respon pemerintah terhadap HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria dengan sumber daya yang lebih baik, akses keahlian, efektivitas program dan inovasi, preventif dan cakupan layanan dan pemberdayaan komunitas.
“Bagaimana dengan Keterbatasan ini kita maksimalkan karena Keterbatasan sumber daya inilah yang memaksa kita untuk menyusun suatu prioritas” ujarnya
dalam perencanaan ini tidak menjadi tugas dari dinas kesehatan saja tetapi dari OPD lain, serta lembaga lain non pemerintah dalam peran semua pihak akan sangat menguntungkan terjadinya eliminasi Aids TBC dan malaria. Ujarnya
Sementara Dalam presentasi dari dinas Kesehatan oleh Kabid P2P, Dr Frangklin Numberi mengatakan bahwa terkait data sebaran Kasus HIV/Aids, di Kepulauan Yapen, Jumlah Kasus HIV Aids sebanyak 1904 Kasus, sementara yang meninggal sebanyak 414 Kasus. Dimana berdasarkan sebarannya, Distrik Anotaurei menduduki Posisi teratas dengan jumlah kasus HIV 1323 Kasus jumlah meninggal 363 orang, berdasarkan jenis kelamin, Wanita yang positif HIV sebanyak 1190 kasus sementara laki laki sebanyak 714 kasus hal ini disebabkan karena Wanita diwajibkan melakukan Pemeriksaan kesehatan ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sementara jumlah kasus terduga TBC di Yapen adalah 1,544, jumlah pasien TBC So yang terdaftar dan diobati adalah 248 Orang yang terdiri dari OAP 241 kasus dan Non Oap 7 kasus.
Selain itu untuk kasus Malaria yang bersumber dari eSismal, puskesmas Serui kota menduduki posisi teratas dalam pemeriksaan suspek malaria sebesar 12.215 Pemeriksaan untuk periode Januari – Juni selain itu saat ini ada 17 apotik di Yapen yang dititipkan obat Malaria (Oam) dan dilakukan upaya penemuan kasus secara masif oleh nakes dan kader malaria
Tahi Ganyang Butarbutar selaku Perwakilan Adinkes Program RSSH Papua mengatakan bahwa Hasil dari Pertemuan yang dilaksanakan oleh Adinkes Di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, baik dari Sejumlah OPD bersepakat akan menganggarkan dalam perencanaan di tahun 2025 tentang pengendalian dan eliminasi ATM (Aids, Tuberkulosis, Malaria) selain itu juga pertemuan ini menghasilkan rekomendasi antaralain adalah pembentukan Tim Pencegahan dan pengendalian Aids, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen yang di komandani oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan semua lintas sektor agar ada pertemuan kordinasi rutin sehingga upaya upaya pengendalian secara masif sistematis dan terencana sehingga akan berdampak pada perubahan kehidupan perilaku masyarakat menuju pada perubahan penyebaran dalam mewujudkan eliminasi malaria, Aids dan Tuberkulosis, di tahun 2030. Selain itu diharapkan juga ada surat edaran Bupati kepada para kepala kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mengalokasikan dana Kampung Dalam rangka pencegahan dan pengendalian AIDS tuberkulosis dan malaria pada 165 kampung di Kepulauan Yapen dan akan dibahas di dalam Renja.
Rekomendasinya adalah pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, bertekad mengendalikan dan mencegah penyakit AIDS tuberkulosis dan malaria dalam pengintegrasian yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran di lembaga masing masing dan akan ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing opd maupun lembaga non pemerintah seperti pihak perbankan, Klasis GKI Yapen Selatan, Basnas, dan MUI dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah.
Editor: Andrew Woria
