KEPULAUANYAPEN – Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Welliam R Manderi, S.IP,.M.S.Si memimpin Apel Gabungan ASN pada hari Selasa Pagi, 14/11/2023 yang berlangsung di lapangan Apel Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam arahannya, Pj Bupati Welliam Manderi menjelaskan bahwa apel Gabungan ini dipandang penting untuk membicarakan beberapa hal berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penjabat Bupati Kepulauan Yapen.

Dirinya melihat sekitar 50% sampai 60% ASN banyak yang belum hadir dalam apel   ini dan ini juga menjadi catatan bagi pimpinan OPD. Pj Bupati menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu ia melakukan perjalanan dan berkoordinasi ke Jayapura berkaitan dengan sidang APBD Perubahan dan ke Jakarta untuk melaporkan ke Kemendagri termasuk ke Yogyakarta untuk melihat kondisi Asrama Yapen yang dibangun sampai dengan hari ini kurang beberapa bagian lagi belum diselesaikan.

Welliam Manderi menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu telah menandatangani NPHD yang menjadi bagian bagian penting dalam tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah secara khusus Kepala Daerah dengan KPU, telah selesai pada tanggal 9 dan 10 lalu dan dapat berjalan dengan baik, sehingga proses pelaksanaan Pileg, Pilpres, pemilu Kada dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, walaupun pemerintah kabupaten mengalokasikan pembiayaan untuk pemilu kada tetapi rangkaian kegiatan ini harus disiapkan mulai dari pileg, pilpres hingga pemilukada.

“Ini yang paling penting, pergeseran anggaran kita perubahan 2023 memang mengalami keterlambatan sesuai dengan aturan, tanggal 30 September itu harus selesai sidang, tapi kita molor dan melaksanakan sidang sampai dengan tanggal 26, 27 Oktober ” ujar nya

Hal ini adalah satu keterlambatan dan tidak bisa ditolerir untuk melakukan perubahan, dan ini harus dipahami. Ada berapa daerah seperti Fak-Fak, Kaimana, beberapa daerah di Maluku juga ditolak perubahan nya karena sudah melewati tanggal sehingga kami harus melalui jalur perkada sehingga bisa aman.

Karena kalau dipaksakan maka akan kena, karena harus kembali lagi menandatangani sebelum tanggal 30 September, karena sistem nya tidak akan masuk ungkapnya. Dirinya telah melakukan komunikasi  hal ini dengan Plt Dirjen Keuda dan diperintahkan untuk menjalankan dengan perkada, hal ini juga telah dilaporkan ke Sekda Pemprov Papua.

Dan disampaikan bahwa walaupun telah melaksanakan sidang APBD perubahan tetapi hal ini harus di komunikasi kepada tim di Jayapura supaya dapat memberikan catatan sehingga untuk DPRD bisa memberikan surat untuk tidak digunakan nya APBD perubahan dan pergeseran anggaran di Perkada.

Hal selanjutnya yang disampaikan Penjabat Bupati Manderi adalah terkait netralitas ASN dimana dalam waktu dekat kita akan masuk dalam tahapan tahapan pemilu. Dirinya berharap agar ASN menjaga netralitas dan tidak melakukan hal hal diluar dari tugas dan tanggungjawab ASN.

Hal ini adalah pesan Presiden kepada semua Penjabat Kepala daerah.

Terkait TPB, dirinya mengatakan bahwa sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan Pembayaran TPB, dirinya berharap hari ini kalau sudah siap, besok Pimpinan OPD sudah bisa memproses.”

“Saya hari ini bilang, besok siap hubungi lalu proses, pokoknya satu Minggu ini harus bisa jalan. tidak ada cerita, harus tetap bisa jalan, supaya bisa menjawab bapak ibu dong pu susah, begitu e” tuturnya.

Manderi berharap terkait pemberian TPB ini juga nanti akan dievaluasi karena TPB ini bukan hak, tetapi apresiasi pemerintah kepada ASN karena rajin masuk Kantor.

Jadi kalau tidak rajin masuk kantor , tidak perlu dibayarkan, kepala OPD diharapakan memperhatikan staf nya yang tidak pernah masuk kantor agar tidak usah dibayarkan TPB nya, karena TPB ini dibayarkan karena kinerja. Lebih lanjut dirinya menyampaikan agar mudah mudahan Tahun depan dapat mengubah hal ini, karena tidak ada ukuran untuk membayar hal ini ungkapnya.

 

Kepala OPD juga diminta melaporkan terkait Pergeseran di Perkada ini kepada Ketua TAPD terkait proses penyerapan karena hingga hari ini masih berada di 50% sampai 60%, berkaitan dengan belanja modal atau fisik yang belum selesai, diharapkan kepala OPD fokus dibagian ini karena estimasi waktu tidak sampai sebulan sehingga diakhir tahun semua bisa aman. Kepada PLT Inspektur juga telah diberitahu tentang NCP agar segera.

8 OPD yang menjadi intervensi agar segera menyiapkan NCP. Karena ini adalah ukuran bagi daerah untuk pencegahan korupsi.

Dirinya mengajak semua pimpinan opd, dan staf bersama sama bergandengan tangan, jangan ada pikiran pikiran lain, karena dirinya hadir diyapen untuk bekerja dinegerinya sendiri. Ungkapnya

Foto : Andrew Woria