Reporter : Tim Liputan

Serui – Bahas situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Kepulauan Yapen melakukan pertemuan tertutup dengan DPRD Kepulauan Yapen. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat gedung DPRD pada hari Selasa, 10/08/2021.

Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, Sos ketika diklarifikasi menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas penegakan hukum yang dilakukan oleh polres kepulauan Yapen yang di backup oleh Brimob di kampung sasawa Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Kamis, 05/08/2021. Hal ini menjadi perhatiannya karena Bupati adalah penanggung jawab ketentraman di kabupaten/kota terkait dengan potensi konflik sosial berdasarkan Inpres no 2 tahun 2013, ditambah Bupati Tonny bahwa DPRD juga menanyakan kehadiran BKO Brimob berkaitan dengan kejadian di sasawa. Selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tonny menyampaikan bahwa tidak ada kordinasi dari Forkompinda (Polres Kepulauan Yapen) terkait dengan kehadiran Brimob di Kepulauan Yapen, Bahkan penegakan hukum di sasawa. Hal ini pun dijelaskan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai pengawas / perwakilan rakyat.

Dari kesimpulan rapat ini, selaku Bupati akan menindaklanjuti dengan memberikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur Papua, tentang Kronologis Kejadian terutama untuk bisa mengembalikan situasi Kamtibmas di Kampung Sasawa yang saat ini mengungsi ke hulu dan hutan pasca kejadian tahun 2014.

Dari Tahun 2014, dengan menggandeng agama serta dilakukan pendekatan kesejahteraan yang melibatkan secara langsung sdr. F.W  di sasawa maka pemerintah daerah berhasil merangkul warga masyarakat yang berbeda paham disana dan mencetus Zona Damai. Hal ini pun di jaga dan dirawat hingga kini dimana Kejadian yang terjadi di sasawa tahun ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Bupati (Pemerintah Daerah)  karena masyarakat menganggap bahwa Bupati yang mendatangkan Brimob untuk melakukan penegakan hukum pada tanggal 5 lalu. Hal ini lah yang ingin di jelaskan Bupati selaku kepala Daerah.

“Kami akan melaporkan hal ini secara berjenjang kepada Gubernur Papua dan kami berharap bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPRD saat ini bahwa penegakan hukum kepada saudara Fernando Worabai dan simpatisan nya silahkan jalan, tetapi keaman dan ketentraman masyarakat ini harus diberikan jaminan supaya mereka bisa kembali hidup seperti biasa, jangan terlalu lama di pengungsian. ”

masyarakat juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait kehadiran BKO Brimob di sasawa , sehingga tidak ada lagi pandangan lain dari masyarakat terkait Penegakan Hukum di Sasawa. Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Frans Sanadi, Sekretaris Daerah Alexander Nussy, Kepala Kesbangpol Kepulauan Yapen, Sonny Woria,  serta Pimpinan DPRD dan Anggota.

(Foto : Tim Liputan)