Berita  

Komda PIPB Papua gelar Konsultasi Publik dan pelatihan pengembangan model bisnis komoditas lokal

Reporter : Robby Mesak

Serui – Governor Climate Forum (GCF) melalui Pemerintah Daerah Provinsi Papua selaku anggota GCF yang diwakili oleh Komisi Daerah Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA PIPB) Papua bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Yapen, menggelar  Kegiatan Konsultasi Publik dan Pelatihan Pengembangan model bisnis komoditas lokal kepada pelaku kewirausahaan.( Jumat, 04/06/2021).

Mewakili pemerintah daerah, Kabupaten Kepulauan Yapen, kegiatan Konsultasi Publik ini dibuka oleh kepala Bappeda, Ronny T. Ayorbaba didampingi Kepala KPH Yapen, Habib Oropa, S.Hut. Bertempat di Hotel Kelapa Dua Serui, kegiatan yang digelar pada 04 – 08 Juni Tahun 2021, dihadiri oleh Para Pelaku kewirausahaan, unsur pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan mitra kerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Sekretaris Komda PIPB, Peter V. Kamarea dalam arahannya kepada peserta kegiatan konsultasi publik dan pelatihan pengembangan model bisnis komoditas lokal mengatakan, Provinsi Papua merupakan salah satu inisiator berdirinya “Governor’s Climate and Forest (GCF) Task Force”, Proyek ini dikoordinir oleh GCF Secretariat – Colorado, melalui Komisi Daerah Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (Komda PIPB) mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua, sebagai anggota Provinsi GCF dan bekerja sama dengan UNDP dan WWF Program Papua.

Komda PIPB membantu pemerintah untuk mengoordinasikan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku kewirausahaan, dalam bidang pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, Komda PIPB melakukan konsultasi publik.

“Sesungguhnya (Komda PIPB) didirikan untuk mensupor pemerintah daerah dan apa yang dilakukan ini bisa sampai di pemerintah dan masrakat,” kata Sekretaris Komda PIPB, Peter V. Kamarea.

Secara yuristi pelaksanaan refklas, dimana sebagai pelaksana teknis dari program ini adalah Kementerian kehutanan kepada Dinas Kehutanan Propinsi dan dilanjutkan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di Pemerintah Kabupaten.

Kami berharap, kerjasamanya Pemerintah Kabupaten dan KPH, bisa mendorong bantuan secara teknis, oleh sebab itu dilakukan konsultasi publik bagi pelaku kewirausahaan, dalam konsultasi publik ini, ada data yang nantinya perlu ditambahkan untuk dilengkapi dalam pelatihan bagi para pelatih (Traning Of Trenes).

Sementara itu Kepala KPH Yapen, Habib Oropa, S.Hut., menjelaskan Wilayah kerja KPH di kabupaten Kepulauan Yapen, 96.502,54 hektare  29,35% terdiri dari 75.322,20 hektare merupakan hutan produksi terbatas (HPT) kemudian 18.777,95 hektare hutan lindung dan 2.402,39 hektare hutan produksi masuk dalam wilayah kerja KPH diluar Area Penggunaan Lain (APL) cagar alam di Yapen.

Dalam wilayah kerja KPH Yapen ini,  terdapat potensi yang cukup banyak baik itu kayu dan hasil hutan non kayu, serta potensi lokasi pengembangan wisata, yang perlu dikembangkan oleh KPH bersama Pemerintah Daerah. Terkait dengan model bisnis lokal ini, dilakukan konsultasi publik, KPH bersama Pemda dalam upaya mengelola potensi dengan melibatkan masyarakat selaku pelaku kewirausahaa, bisa dapat berpenghasilan disitu.

Kegiatan PON XX yang akan dilaksanakan dibulan Oktober Tahun 2021 mendatang, Komda PIPB terus melakukan kordinasi dengan Pemda Yapen melalui KPH untuk mendaftarkan potensi dan produk lokal kami, tutupnya.

(Foto : Robby Mesak)